Penggusuran Kampung Pulo Sesuai Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Andi Saputra - detikNews
Senin, 06 Mar 2017 12:04 WIB
Kampung Pulo 5 hari setelah pembongkaran dilihat dari drone (detiktv)
Jakarta - Permohonan kasasi warga Kampung Pulo ditolak Mahkamah Agung (MA). MA menegaskan relokasi lahan dan pemulihan kembali jalur sungai sudah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).


Warga menggugat surat peringatan ketiga pada 6 Agustus 2015 tentang perintah pengosongan rumah. Menurut MA, proses yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Pemkot Jaktim dan Satpol PP, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," ujar majelis kasasi sebagaimana dilansir website MA, Senin (6/3/2017).
Bentrokan pecah di tengah Jl Jatinegara Barat, Jaktim, Kamis (20/8/2015). Warga Kampung Pulo dan Satpol PP terlibat perang batu. (rengga sancaya/detikcom)Bentrokan pecah di tengah Jl Jatinegara Barat, Jaktim, Kamis (20/8/2015). Warga Kampung Pulo dan Satpol PP terlibat perang batu. (rengga sancaya/detikcom)

Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Yulias, dengan anggota Is Sudaryono dan Irfan Fachruddin. Menurut MA, pengujian terhadap objek sengketa tidak lagi relevan karena pembongkaran telah dilaksanakan.

"Bahwa titik berat tuntutan para pihak adalah berkenaan dengan ganti rugi dan kesalahan tindakan pemerintah yang masih dapat diselesaikan melalui jalan lain (lembaga peradilan yang berwenang untuk itu)," putus majelis pada 13 Desember 2016.
Bentrokan pecah di tengah Jl Jatinegara Barat, Jaktim, Kamis (20/8/2015). Warga Kampung Pulo dan Satpol PP terlibat perang batu. (rengga/detikcom)Bentrokan pecah di tengah Jl Jatinegara Barat, Jaktim, Kamis (20/8/2015). Warga Kampung Pulo dan Satpol PP terlibat perang batu. (rengga/detikcom)

Lalu, apa itu AUPB/Algemene Beginzedvan Behoulijk Bestures/General Prinsiple Of Good Administration? Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) diatur dalam UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU Pemerintah Daerah, UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Ada delapan AUPB, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Kemanfaatan
3. Asas Ketidakberpihakan
4. Asas Kecermatan
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
6. Asas Keterbukaan
7. Asas Kepentingan Umum
8. Asas Pelayanan yang Baik
Normalisasi Sungai Ciliwung yang melintasi Kampung Pulo (agung/detikcom)Normalisasi Sungai Ciliwung yang melintasi Kampung Pulo. (agung/detikcom)

Dengan putusan MA di atas, relokasi warga Kampung Polo, Jakarta Timur, telah memenuhi 8 asas di atas. (asp/nkn)