DetikNews
Kamis 02 Mar 2017, 12:23 WIB

Diet Obesitas Hukum, Kemenkum Luncurkan Website peraturan.go.id

Andi Saputra - detikNews
Diet Obesitas Hukum, Kemenkum Luncurkan Website peraturan.go.id Dirjen PP Widodo Ekatjahjana (andi/detikcom)
Jakarta - Obesitas hukum di Indonesia mencapai titik akut sehingga pembangunan malah menjadi lambat. Salah satu langkah untuk melangsingkannya, Kemenkum HAM membuat website khusus guna memantau perkembangan regulasi di Indonesia.

Website tersebut bisa dikunjungi di www.peraturan.go.id. Saat detikcom mengunjungi website tersebut, Kamis (2/3/2017), sudah masuk database sebanyak 12.957 peraturan.

"Jumlah itu akan terus bertambah bila ada aturan baru," kata Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkum HAM, Prof Widodo Ekatjahjana.

Dari jumlah 12.957 aturan itu, terdiri 1 UUD yaitu UUD 1945. Sedangkan jumlah terbanyak adalah Peraturan Daerah (Perda) yaitu sebanyak 15.086 Perda. Disusul dengan Peraturan Menteri (Permen) sebanyak 11.068 Permen.

Dan di tempat ketiga diduduki peraturan lembaga non kementerian sebanyak 3.004 peraturan. Masih tercatat pula peraturan peninggalan Penjajah Belanda sebanyak 36 peraturan.

Selain itu, juga dimasukkan putusan pengadilan yang terkait judicial review atau terkait penafsiran peraturan. Jumlah itu adalah:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi sebanyak 802 putusan.
2. Putusan Mahkamah Agung sebanyak 203 putusan.
3. Putusan Pengadilan Niaga sebanyak 168 putusan.

Soal obesitas hukum menjadi sorotan para begawan hukum yang berkumpul di Rancamaya, Bogor pada Oktober 2016 lalu. Para pemikir ulang hukum itu meminta pemerintah melangsingkan regulasi di Indonesia yang sudah over produksi.

"Apa itu istilahnya obesitas hukum, penggembosan hukum, pemangkasan hukum, pembonsaian hukum," kata guru besar hukum pidana Undip Semarang Prof Barda Nawawi pada 27 Oktober 2016, yang berharap obesitas hukum harus segera disudahi.

Langkah setelah pertemuan itu adalah mengunjungi Osaka-Kyoto-Nagoya, Jepang untuk belajar bagaimana Jepang memiliki aturan yang sederhana tetapi efektif. Seluruh biaya riset itu ditanggung Pemerintah Jepang.

Seluruh rangkaian diet obesitas hukum di atas dipantau langsung Menkum HAM Yasonna Laoly dan menjadi bagian dari agenda Paket Reformasi Hukum yang diluncurkan Presiden Joko Widodo.
(asp/rvk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed