Sampaikan Aspirasi FUI Komisi III Bikin Surat untuk Jokowi

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Jumat, 24 Feb 2017 19:18 WIB
Ilustrasi (Luthfi Syahban/detikcom)
Jakarta - Komisi III DPR membuat surat untuk dikirimkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat itu berisi aspirasi massa Forum Umat Islam (FUI), yang menggelar aksi 212 jilid II di depan gedung DPR, Selasa lalu.

"Surat Komisi III ke pimpinan DPR untuk diteruskan kepada Presiden RI. Terkait tuntutan para pengunjuk rasa aksi damai 212 jilid II Forum Umat Islam kemarin," ujar Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo kepada detikcom melalui pesan singkat, Jumat (24/2/2017).

Dalam foto yang diterima detikcom pada Jumat (24/2), ada 4 poin aspirasi dari massa FUI. Surat itu ditujukan untuk Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dan dibuat pada 22 Februari 2017.

Poin pertama, meminta Presiden Jokowi dan Mendagri Tjahjo Kumolo memberhentikan sementara Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) karena berstatus terdakwa.

Poin kedua, meminta penghentian kriminalisasi terhadap ulama. Seperti diketahui, imam besar FPI Habib Rizieq Syihab dituduh melakukan penodaan Pancasila, Ketum GNPF MUI Bachtiar Nasir diduga melakukan penyimpangan penggunaan dana Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS), dan Munarman dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan penistaan pecalang di Bali.

Poin ketiga, meminta penghentian tindakan represif terhadap mahasiswa. Poin terakhir, meminta keadilan dan hukum ditegakkan dengan sebenar-benarnya.

Berikut isi surat yang ditandatangani langsung Ketua Komisi III Bambang Soesatyo:

Jakarta, 22 Februari 2017
Nomor: 016-DW/KOM.III/MP.III/2017
Sifat: Biasa
Derajat: Biasa
Lampiran: -
Hal : Tindak Lanjut RDPU

YTH. WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM
JAKARTA

Bersama ini kami beritahukan bahwa Komisi III DPR RI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan beberapa elemen masyarakat pada tanggal 21 Februari 2017. Pada RDPU tersebut, perwakilan-perwakilan dari FUI (Front Umat Islam), Parmusi (Persaudaraan Muslim Indonesia), KAHMI (Keluarga Alumni HMNI), PP Aisyah, Aliansi Ulama Madura, dll. Menyampaikan aspirasinya kepada Komisi III DPR RI terkait beberapa hal sebagai berikut:

1. Meminta Pemerintah RI c.q Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta, Sdr. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sebagaimana diatur dalam pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Meminta penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap para ulama;

3. Meminta untuk tidak ada lagi penangkapan dan/atau tindakan represif terhadap para mahasiswa;

4. Meminta kepada Pemerintah RI agar senantiasa menegakkan hukum dan keadilan.

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf g dan Pasal 12 huruf j Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Komisi III DPR RI meminta kepada Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, agar dapat meneruskan aspirasi tersebut kepada Saudara Presiden RI, Saudara Menteri Dalam Negeri RI dan Saudara Kapolri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disampaikan tembusan kepada pengadu. (gbr/ams)