DetikNews
Jumat 24 Februari 2017, 11:11 WIB

Ketua MPR Minta Freeport Patuhi Aturan yang Dibuat Pemerintah RI

Bisma Alief Laksana - detikNews
Ketua MPR Minta Freeport Patuhi Aturan yang Dibuat Pemerintah RI Foto: Dok MPR
Ambon - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan meminta Freeport agar patuh pada aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia juga diharapkan tegas pada persoalan Freeport.

"Ini kan perusahaan sudah lama sekali. Kita punya undang-undang, kita minta Freeport patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mesti tegas (pemerintah). Dan (Freeport) harus terbuka, transparan disampaikan," kata Zulkifli Hasan usai makan malam bersama dengan peserta tanwir Muhammadiyah di Ambon, Maluku, Kamis (23/2/2017) malam.

Baca: Jokowi: Kalau Freeport Sulit Berunding, Saya Akan Bersikap

Zulkifli meminta bukan hanya Freeport saja yang patuh pada aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, namun semua perusahaan asing yang berada di Indonesia.

"Tidak ada hal lain, Indonesia punya aturan, harus diikuti. Kalau nggak, saya kira, pemerintah harus tegas. Kalau nggak (tegas), mau sampai kapan. Dan semua perusahaan harus patuh pada undang-undang yang berlaku," lanjutnya.

Sementara itu terkait Blok Masela di Maluku, Zulkifli berharap dapat memberikan manfaat besar, khususnya di bidang ekonomi.

"Dulu saya ke sini ada aspirasi agar di darat. Sudah disetujui presiden. Semoga bisa segera terlaksana dan bisa memberikan manfaat besar pada Maluku dan memberi efek pertumbuhan ekonomi yang signifikan," ujarnya.

Baca: Wakil Ketua MPR: Saya Dukung Nasionalisasi Freeport

Pemerintah telah menyodorkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Freeport sebagai pengganti Kontrak Karya (KK). Jika tak mau menerima IUPK, Freeport tak bisa mengekspor konsentrat tembaga dan akhirnya saat ini kegiatan operasi dan produksi di Tambang Grasberg, Papua, sudah berhenti.

Freeport Indonesia dan pemerintah akan bernegosiasi untuk mencari jalan keluar. Ada waktu 6 bulan untuk bernegosiasi dan, bila waktu tersebut lewat, Freeport akan membawa masalah ini ke Arbitrase Internasional.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Akan tetapi, jika tidak ada titik temu, Jokowi akan segera mengambil sikap tegas.

"Ya nanti dilihat. Ini kan menteri masih memproses berunding dengan Freeport. Intinya itu saja kalau memang sulit musyawarah dan sulit diajak untuk berunding, saya akan bersikap," tegas Jokowi di GOR Popki, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2).
(bis/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed