DetikNews
Sabtu 18 Feb 2017, 02:07 WIB

Bawaslu Desak KPU DKI Inventarisasi Pemilih yang Gunakan e-KTP

Jabbar Ramdhani - detikNews
Bawaslu Desak KPU DKI Inventarisasi Pemilih yang Gunakan e-KTP Ilustrasi (Zaki Alfarabi/detikcom)
Jakarta - Bawaslu DKI menemukan banyak pemilih yang membawa identitas lengkap dan antre sebelum pukul 13.00 WIB tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Kasus tersebut ditemukan sedikitnya di 12 tempat pemungutan suara (TPS).

"Terkait penyelenggaraan di TPS, Bawaslu memiliki temuan terbanyak adalah kasus pemilih yang sudah membawa identitas lengkap dan antre sebelum pukul 13.00 WIB tapi tidak dapat menggunakan hak pilih," kata Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti di kantornya, Jalan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (17/2/2017).

Berikut ini data TPS tempat ditemukannya banyak pemilih yang sudah membawa identitas lengkap namun tak bisa memilih berdasarkan data Bawaslu:

1. TPS 01 Ujung Menteng, Jaktim
2. TPS 13 Meruya Utara, Jakut
3. TPS 48, MOI Kelapa Gading, Jakut
4. TPS 49 MOI Kelapa Gading, Jakut
5. TPS 52 Kelapa Gading Barat, Jakut
6. TPS 01 Ujung Menteng, Jaktim
7. TPS 33 Kemayoran, Jakpus
8. TPS 88, Jakbar
9. TPS 29 Apartemen Mediterania, Jakbar
10. TPS 30 Menteng Atas, Jaksel
11. TPS 31 Menteng Atas, Jaksel
12. TPS 32 Menteng Atas, Jaksel

Di lokasi yang sama, pimpinan Bawaslu DKI Ahmad Fahrudin mengatakan penggunaan surat keterangan (suket) yang dilakukan oleh pemilih ini harus menjadi perhatian KPU DKI Jakarta. Ia meminta Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan KPU DKI Jakarta menginventarisasi pemilih yang menggunakan e-KTP dan suket.

"Terkait suket, Bawaslu DKI mendesak Disdukcapil dan KPU DKI untuk inventarisir pemilih yang menggunakan e-KTP karena tidak masuk DPT dan gunakan suket," ujarnya.

Fahrudin mengatakan, dari data terakhir yang dimiliki, ada 84.591 orang yang menggunakan suket. Jumlah tersebut terdiri dari 31.182 orang yang menggunakan suket pengganti e-KTP yang sudah lulus uji ketunggalan. Sisanya baru terdata dalam database Disdukcapil.

Ia menginginkan, dari inventarisasi tersebut, dapat didapatkan ketepatan data dengan masyarakat yang menggunakan suket. Jadi kecurigaan atas penggunaan suket oleh masyarakat dapat terjawab.

"Kemungkinan data yang 54 ribu lebih itu bila ada data ganda bisa kemungkinan terjadi. KPU DKI harus validasi hingga tidak ada daftar pemilih ganda. Apakah orang itu sudah ber-KTP di tempat lain atau belum. KPU DKI dapat kerja sama dengan Disdukcapil agar tidak ada KTP ganda," ujarnya.

Di luar hal tersebut, menurutnya, pendataan yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta dapat membuat para pemilih yang menggunakan e-KTP tersebut kemudian dapat masuk DPT.

Fahrudin mengatakan hal tersebut dapat meminimalkan munculnya antrean panjang pemilih yang hanya memiliki waktu selama satu jam untuk mencoblos. Jadi pemilih yang memakai suket yang masuk ke waktu pemilihan di bawah pukul 12.00 WIB pada putaran kedua nanti bisa dikurangi.

"Maka kami menyarankan, jika dua putaran, dia harus mempercepat proses suket itu. Jika sudah divalidasi, cepat diberikan e-KTP. Sehingga pemungutan suara di atas jam 12.00 WIB tidak terjadi pembludakan," ungkapnya.
(jbr/rna)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed