Hari Hak Asasi Manusia
Jumat 17 Februari 2017, 20:10 WIB

Uji Publik Aturan Taksi Online: STNK Badan Hukum, Tarif Diatur

Galang Aji Putro - detikNews
Uji Publik Aturan Taksi Online: STNK Badan Hukum, Tarif Diatur Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto menjelaskan draf revisi hasil uji publik aturan tentang taksi online. (Galang Aji Putro/detikcom)
Jakarta - Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 32/2016 yang mengatur taksi online sedang diuji publik. Revisinya tentang STNK atas nama badan hukum dan tarif diatur pemda.

Draf ini dari hasil uji publik pertama PM 32/2016 yang khusus bab taksi online di Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017).

Uji publik merupakan salah satu tahapan sebelum regulasi ditetapkan. Pemerintah minta masukan dari berbagai lapisan masyarakat, antara lain akademisi, komunitas, organisasi, LSM, dan stakeholder terkait. Masukan tersebut dihimpun, dibahas bersama, untuk kemudian dijadikan bahan dalam penyempurnaan regulasi.

Salah satu yang masih menjadi polemik adalah tentang STNK, apakah atas nama pemilik kendaraan atau atas nama badan hukum. Berikut draf revisi hasil uji publik tentang STNK:

Kewajiban STNK Berbadan Hukum

Jika sebelumnya ketentuan STNK atas nama perusahaan, direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum, paling sedikit memiliki 5 (lima) kendaraan dilengkapi dengan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.

Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto mengatakan terkait dengan STNK bahwa pengaturan mengenai STNK sudah ditegaskan melalui UU Lalu Lintas. Dia menyatakan, STNK harus berbadan hukum atau harus berada di bawah satu badan hukum koperasi. Adanya revisi mengenai STNK ini merupakan upaya untuk menciptakan rasa tanggung jawab dari para pengusaha dan pengemudi.

"Apabila dia (pengemudi) melakukan pelanggaran. Yang kedua mungkin terlibat suatu kecelakaan, ini jadi bahan juga untuk bagaimana STNK bisa dikategorikan menjadi balik nama badan hukum. Bagaimana bahwa kita berusaha ada di dalam bingkai undang-undang lalu lintas," ucapnya.

Kemenhub memerikan penjelasan terkait STNK atas nama badan hukum ini yaitu:

1. STNK Bermotor untuk angkutan orang tidak dalam trayek yang masih atas nama perorangan dan dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku, selanjutnya wajib menyesuaikan menjadi atas nama badan hukum dengan jangka waktu sesuai habisnya masa berlaku STNK.
2. Sebelum masa peralihan STNK menjadi atas nama badan hukum harus dilampirkan akta notaris yang memuat kesediaan STNK menjadi badan hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan.

Mengenai tarif, Pudji melanjutkan, usulan itu ditampung guna menciptakan kesetaraan. Pihaknya pun akan menyerahkan pengaturan tarif kepada pemerintah daerah.

"Dalam konteks pelaksanaannya, demi mendapatkan pemasukan, yang perlu kita pikirkan dan kita tampung supaya ada kesetaraan, maka perlu di situ diatur tarif bawah dan tarif atas," paparnya.

Berikut draf revisi dari hasil uji publik soal tarif taksi online:

Tarif

Pembayaran tarif angkutan sewa umum sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan. Sedangkan tarif angkutan sewa khusus tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi dan sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan.

"Tentunya tarif ini bukan diatur oleh Ditjen Perhubungan Darat atau Kementerian Perhubungan, tapi diserahkan kepada pemerintah daerah atau dalam hal ini oleh Gubernur yang bisa mengetahui bagaimana pangsa pasar," lanjut Pudji.

Pudji menuturkan, upaya menciptakan kesetaraan dalam berbisnis, juga dilihat dari segi jumlah kendaraan. Hal itu dilakukan karena adanya tren penurunan jumlah penumpang taksi konvensional setelah taksi online bermunculan.

"Kalau kita tidak atur, sebagai salah satu contoh, dia (taksi konvensional) bisa mendapat penumpang di satu hari bisa 4 atau 5, tapi begitu kemudian banyak untuk ikut bergabung dengan taksi online akhirnya akan berkurang pendapatannya," ucap Pudji.

Usulan pengaturan kuota ini tidak hanya fokus pada upaya mencegah kebangkrutan pengusaha taksi konvensional. Selain itu, usulan ini merupakan upaya untuk mencegah semakin padatnya lalu lintas di perkotaan.

"Supaya ada kenyamanan di situ. Nggak mungkin juga kalau tidak kita atur akan padat arus lalu lintasnya," katanya.

Sedangkan Kasubag Humas Ditjen Darat Kemenhub Pitra mengatakan uji publik ini akan dilakukan empat kali. Selain di Jakarta, juga dilakukan di Yogyakarta, Denpasar, dan Makassar. Hasil draf revisi dari uji publik ini tidak menutup kemungkinan akan berubah, masih dimungkinkan ada dinamika dalam tiga uji publik lainnya.
(nwk/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed