DetikNews
Kamis 16 Februari 2017, 16:27 WIB

PTUN Batalkan Putusan KIP soal Munir, KontraS Ajukan Kasasi

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
PTUN Batalkan Putusan KIP soal Munir, KontraS Ajukan Kasasi Foto: Sidang putusan dokumen TPF Munir (Edo/detikcom)
Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan putusan KIP. Putusan PTUN itu menyatakan pemerintah tidak perlu memberi tahu publik soal hasil temuan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir.

"Tentunya kita masih memiliki upaya hukum kasasi yang akan kami layangkan dalam waktu 14 hari ke depan," ujar Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil Politik KontraS Putri Kanesia seusai persidangan di PTUN, Jalan Sentra Primer, Cakung, Jaktim, Kamis (16/2/2017)

Putri mengaku kaget atas putusan majelis yang membatalkan keputusan KIP. Kejanggalan itu mulai terlihat, setelah mengajukan jawaban, pihaknya tidak lagi mendapatkan keterbukaan informasi.

"Pasca kita mengajukan jawaban atas keberatan tanggal 29 November 2016, setelah itu kita tidak pernah mendapatkan informasi apa pun terkait persidangan. Sampai akhirnya, beberapa hari lalu kami dapat panggilan sidang ada sidang putusan hari ini," bebernya.

Putri mengatakan penyelesaian oleh TPF masih meninggalkan misteri. Terlebih, hasilnya, penyelidikan selama ini tidak pernah diumumkan ke publik.

"Selama 12 tahun penyelesaian masih gitu-gitu aja, belum sampai menyebutkan aktor intelektual. Hanya aktor-aktor pelaku lapangan ajalah yang diadili. Walaupun kita sama-sama tahu hasilnya seperti apa. Makanya kenapa kita mengajukan permohonan sengketa informasi ini, karena terkait dokumen TPF Munir itu jadi kunci kita untuk sama-sama melihat," bebernya.

Sebelumnya majelis hakim PTUN Jakarta membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tentang penyampaian hasil penyelidikan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir ke publik. Putusan ini menyatakan Setneg tidak wajib memberikan hasil TPF Munir kepada publik.

Majelis hakim juga menyatakan informasi yang dimaksud permohonan untuk mengumumkan hasil TPF kasus meninggalnya Munir bukan kewenangan Setneg. Karena itu, putusan menegaskan pemerintah tidak perlu mencari dokumen. Selain itu, majelis menegaskan Setneg tidak memiliki dokumen TPF tersebut.

Dengan adanya putusan dari PTUN tersebut, pemerintah tidak perlu lagi mengumumkan hasil TPF Munir.




(edo/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed