DetikNews
Selasa 14 Feb 2017, 13:46 WIB

Ahok Tak Diberhentikan, ACTA Laporkan Mendagri ke Ombudsman

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Ahok Tak Diberhentikan, ACTA Laporkan Mendagri ke Ombudsman ACTA melapor ke Ombudsman. (Kanavino AR/detikcom)
Jakarta - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ke Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi terkait dengan tidak diberhentikannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI. Dalam laporannya, ACTA mengungkapkan ada tiga hal yang menjadi indikasi kuat terhadap maladministrasi ini.

"Indikasi pertama, adanya pengabaian ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara garis besar mengatur kepala daerah yang didakwa dengan pidana dengan ancaman 5 tahun penjara harus diberhentikan sementara. Ahok, yang sudah menjalani persidangan sebagai terdakwa, sejak tanggal 13 Desember 2016 hingga saat ini tidak diberhentikan sementara," ujar Wakil Ketua ACTA Nurhayati di Ombudsman, Selasa (14/2/2017).

Indikasi kedua adalah adanya perlakuan yang tidak serupa yang diberikan kepada Ahok dengan kepala daerah lainnya. Nurhayati menggambarkan kasus Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi yang diberhentikan oleh Mendagri karena didakwa dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun. Noviadi diberhentikan Mendagri karena kedapatan mengonsumsi sabu.

(Baca juga: Mendagri Berhentikan Bupati Ogan Ilir)

"Indikasi kedua, adanya perlakuan yang tidak sama yang diberikan kepada Ahok dan kepada kepala daerah lain yang mempunyai kasus yang mirip," kata Nurhayati.

Ahok Tak Diberhentikan, ACTA Laporkan Mendagri ke OmbudsmanACTA melapor ke Ombudsman. (Kanavino AR/detikcom)


Indikasi terakhir terkait dengan inkonsistensi alasan tidak dinonaktifkannya Ahok. Menurut ACTA, muncul beragam alasan untuk membenarkan tidak diberhentikannya Ahok.

"Indikasi ketiga, adanya inkonsistensi alasan soal tidak diberhentikannya Ahok dari Gubernur DKI Jakarta kendati telah berstatus terdakwa. Beragam alasan disampaikan untuk membenarkan tidak diberhentikannya Ahok, antara lain belum diketahuinya nomor register perkara, belum selesainya masa cuti, dan belum adanya kejelasan tuntutan dari jaksa penuntut umum," ungkapnya.

Nurhayati pun berharap Ombudsman dapat mengambil tindakan-tindakan terkait dengan dugaan maladministrasi ini. ACTA ingin Ombudsman mengusut hal ini.

Anggota Ombudsman La Ode Ida akan menerima laporannya. Menurutnya, ini juga merupakan salah satu prioritas yang perlu ditangani Ombudsman.

"Kami akan terima laporannya, nanti akan diterima secara resmi nanti akan didaftar karena ini dianggap salah satu prioritas, akan cepat di-handle (ditangani)," ujar La Ode.

Secara pribadi, La Ode menegaskan bahwa hal ini merupakan perbuatan yang sudah jelas melanggar hukum. Namun, secara kelembagaan, Ombudsman belum menentukan sikap.

"Jadi sebetulnya secara hukum tidak ada masalah lagi, sudah jelas bahwa ini merupakan perbuatan melanggar hukum kalau tetap mempertahankannya sebagai gubernur. Tetapi, sekali lagi, Ombudsman belum memiliki suara bulat," tegasnya.

Karena itu, Ombudsman akan mengundang pemerintah untuk menjelaskan perihal tidak diberhentikannya Ahok sebagai Gubernur Jakarta. "Tapi ada sepakat akan mengundang pihak pemerintah untuk memberikan kejelasan mengapa Ahok ini diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta karena jelas itu melanggar hukum," jelasnya.

Dalam laporannya ke Ombudsman ini, ACTA hadir dengan lima orang, yaitu anggota Dewan Pembina ACTA Habiburokhman, Ketua ACTA Krist Ibnu, Nurhayati, Ali Lubis, dan Rizki. Laporan ini langsung diterima oleh anggota Ombudsman La Ode Ida.
(dnu/dnu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed