detikNews
Sabtu 28 Januari 2017, 13:04 WIB

Pasca-OTT Patrialis Akbar, Perlu Perbaikan Kultural di MK

Haris Fadhil - detikNews
Pasca-OTT Patrialis Akbar, Perlu Perbaikan Kultural di MK Jajaran Hakim MK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Anggota Komisi III DPR Syaiful Bahri Ruray mengatakan perlu ada perbaikan struktural dan kultural hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Perbaikan itu harus dilakukan karena ada dua kasus suap yang telah terjadi di MK.

"Dengan dua kasus sama (Akil Mochtar dan Patrialis Akbar) yang menimpa MK, harus ada perubahan struktural dan kultural. Kultural itu perbaikan manajemen kepemimpinan. Struktural tidak boleh tambal sulam lagi," kata Syaiful di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1/2017).

Syaiful kemudian menyebut masalah rekrutmen harus diperbaiki di tiga lembaga yang berhak mengajukan hakim MK. Dia juga mencontohkan Hamdan Zoelva, yang tidak lagi menjadi hakim konstitusi karena harus mengulangi lagi dari awal proses rekrutmen, padahal sudah pernah mendaftar pada periode sebelumnya.

"Kalau tidak ada mekanisme rekrutmen yang seragam, masing-masing instansi akan suka-suka. Seperti Hamdan Zoelva. Aspek teknis rekrutmen itu mengganjal beliau. Perlu ada format rekrutmen yang mengikat, diatur undang-undang boleh, PP boleh. Kalau UU kan ribet, panjang prosesnya, dan harus mengikat DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung," jelasnya.

Masalah rekrutmen ini juga disoroti oleh mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki. Dia mengungkapkan, tidak tetapnya mekanisme perekrutan menjadi persoalan tersendiri dalam menentukan hakim MK.

"Mekanismenya harus mengikuti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, transparan dan partisipatif. Undang-Undang MK Pasal 20 itu jadi masalah, karena mekanisme itu ditentukan masing-masing lembaga. Ini harus direvisi dan harus ditentukan undang-undang," ungkapnya.

Dia juga mencontohkan dua cara berbeda yang dilakukan SBY saat menjabat presiden dalam menentukan hakim MK. Suparman berharap ada aturan yang mengikat DPR, Presiden, dan MA dalam memilih hakim MK.

"Zaman Pak SBY ada berbagai cara. Dia pernah buat timsel zaman Pak Buyung di Wantimpres. Terus kemudian periode berikutnya main tunjuk saja sebagaimana yang berlaku untuk Pak Patrialis Akbar," ujar Suparman.

"Harapan kita, proses seleksi ini berlaku bagi tiga lembaga yang berwenang merekrut hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan diserahkan kepada masing-masing," imbuhnya.

Sorotan terhadap hakim MK ini kembali mencuat setelah KPK menetapkan tersangka kasus suap kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar.

KPK menduga Patrialis Akbar menerima hadiah atau janji senilai USD USD ribu dan SGD 200 ribu. Selain itu, KPK menyita dokumen pembukuan perusahaan, catatan-catatan dan aspek lain yang relevan dengan perkara, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 yang merupakan nomor perkara uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam kasus itu, Patrialis dan Kamaludin dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian terhadap Basuki dan Feni, KPK mengenakan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(HSF/fjp)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com