Kamis 12 Januari 2017, 13:06 WIB
Tembakau Gorilla Masuk Golongan Narkoba, Pengguna Bisa Dipidana
Jakarta -
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memasukkan tembakau Gorilla dan 27 zat baru dalam kategori narkotik lewat Permenkes Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Kini, pengguna Gorilla dapat dikenai pidana sesuai dengan UU Narkotika 35/2009.
"Ke-27 zat itu sudah masuk dalam UU Kesehatan tentang zat adiktif dan psikotropika," kata Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek di Usmar Ismail Hall, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2017).
Tembakau Gorilla masuk golongan narkotik nomor 1. Sesuai dengan peraturan, penyalahgunaan narkotik golongan tersebut akan dikenai sanksi.
"Permenkes No 2 adalah menekankan yang termasuk Gorilla tadi, jenis narkotik baru masuk dalam golongan 1, di mana di dalam UU itu dikatakan narkotika dalam golongan 1 hanya dapat digunakan untuk kebutuhan ilmu pengetahuan atau teknologi, maka otomatis dia akan kena sanksi," kata Kabag Peraturan Perundang-undangan Kemenkes Sundoyo di lokasi yang sama.
Permenkes No 2, kata Sundoyo, sudah mulai diberlakukan sejak Senin (9/1). Dengan demikian, peraturan itu sudah memiliki kekuatan hukum.
"Dan itu kalau kita liat dari segi normatif hukumnya dalam ketentuan penutup itu dikatakan bahwa peraturan Menteri Kesehatan berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 9 Januari 2017. Sejak itu mempunyai kekuatan hukum mengikat," ungkap Sundoyo.
Penambahan jenis narkotik ini telah melewati beberapa kali kajian. Kemenkes pun telah membahasnya bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Hukum dan HAM, dan diundangkan pada Senin, 9 Januari 2017, dalam berita Negara RI Tahun 2017 No 52 oleh Kemenkum HAM.
(kst/rvk)
"Ke-27 zat itu sudah masuk dalam UU Kesehatan tentang zat adiktif dan psikotropika," kata Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek di Usmar Ismail Hall, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2017).
Tembakau Gorilla masuk golongan narkotik nomor 1. Sesuai dengan peraturan, penyalahgunaan narkotik golongan tersebut akan dikenai sanksi.
Permenkes No 2, kata Sundoyo, sudah mulai diberlakukan sejak Senin (9/1). Dengan demikian, peraturan itu sudah memiliki kekuatan hukum.
"Dan itu kalau kita liat dari segi normatif hukumnya dalam ketentuan penutup itu dikatakan bahwa peraturan Menteri Kesehatan berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 9 Januari 2017. Sejak itu mempunyai kekuatan hukum mengikat," ungkap Sundoyo.
Penambahan jenis narkotik ini telah melewati beberapa kali kajian. Kemenkes pun telah membahasnya bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Hukum dan HAM, dan diundangkan pada Senin, 9 Januari 2017, dalam berita Negara RI Tahun 2017 No 52 oleh Kemenkum HAM.
(kst/rvk)
