DetikNews
Kamis 12 Jan 2017, 15:33 WIB

Ralat Berita

DPR Dapat Kabar Kondisi Sebagian TKI di Hong Kong Memprihatinkan

Bisma Alief Laksana - detikNews
DPR Dapat Kabar Kondisi Sebagian TKI di Hong Kong Memprihatinkan Foto: Lamhot Aritonang/detikcom
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membeberkan informasi soal kehidupan memprihatinkan TKI di sejumlah negara. Informasi yang diungkap adalah soal kehidupan TKI Indonesia di Taiwan dan Hong Kong.

Di DPR, Fahri awalnya ditanya oleh wartawan soal kabar penyiksaan terhadap TKI di Taiwan. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Fahri berbicara tentang kondisi memprihatinkan TKI di Hong Kong.

"Saya ketua tim pengawas tenaga kerja. Setelah tim kita bentuk kemarin, kita sudah mendapatkan ada banyak sekali informasi dari luar negeri, yang memang cukup mengagetkan, yang oleh pemerintah belum pernah diungkap. Ada data penting, misalnya, saya mendapatkan data dari satu report resmi dari NGO Path Finder, di Hong Kong (sebelumnya ada kesalahan sehingga tertulis 'Taiwan'-red) itu ada sekitar 1.000 tenaga kerja perempuan, dan sekitar 1.000 anaknya itu yang akhirnya diasuh oleh NGO karena kelahirannya tidak dikehendaki," kata Fahri seusai rapat paripurna di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017).

"Dan yang mengagetkan juga adalah mereka mengatakan ada 30 persen dari tenaga kerja kita di sana (Hong Kong-red) itu yang mengidap HIV/AIDS," imbuhnya.

Karena data yang mengagetkan tersebut, Fahri berencana akan memanggil BNP2TKI dan Kemenaker untuk meminta penjelasan soal permasalahan para TKI di luar negeri. Apalagi data yang didapat oleh Fahri adalah data yang belum pernah diungkap oleh pemerintah. Karena itu, perlu investigasi bersama dengan para pemangku kepentingan untuk menanggulangi permasalahan para TKI di luar negeri.

"Karena itu, tim pengawas tenaga kerja luar negeri, juga akan secepatnya memanggil pihak BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja untuk menjelaskan kasus-kasus ini, karena dari versi resmi pemerintah itu tidak terungkap, tapi saya dikirimi koran-koran dan laporan-laporan dari NGO yang membantu tenaga kerja kita di luar negeri yang rupanya cukup menyedihkan keadaannya. Jadi saya kira ini kita akan investigasi bersama komisi terkait dan kita akan serahkan dokumen-dokumen terkait ke pemerintah," tuturnya.

Fahri menuturkan adanya kesulitan dalam upaya mengungkap permasalahan para TKI di Taiwan. Kesulitan tersebut karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Taiwan, yang berada di bawah kendali negara China.

"Kita ada problem dengan Taiwan begini, Taiwan termasuk memperkerjakan seperempat juta orang Indonesia. Tetapi karena kita menghormati one China policy, akhirnya anggota dewan tidak punya akses untuk mengecek secara langsung di lapangan, kami tadi juga memutuskan untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri agar kita punya akses diplomatik untuk melakukan pengecekan lapangan terhadap fakta-fakta lapangan sebenarnya. Sehingga kita juga sudah mengontak asosiasi tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan, sehingga mereka akan berkumpul dan menyampaikan apa problem tenaga kerja yang ada di lapangan," ujar Fahri.

Berikut ini transkrip wawancara wartawan di DPR dengan Fahri Hamzah, Selasa (10/1) lalu:

Pak, Apa benar banyak TKI disiksa di Taiwan?
Saya ketua tim pengawas tenaga kerja, setelah tim kita bentuk kemarin, kita sudah mendapatkan ada banyak sekali informasi dari luar negeri, yang memang cukup mengagetkan yang oleh Pemerintah belum pernah diungkap. Ada data penting misalnya, saya mendapatkan data dari satu report resmi dari NGO Path Finder, di Hong Kong itu ada sekitar 1.000 tenaga kerja perempuan, dan sekitar 1.000 anaknya itu yang akhirnya diasuh oleh NGO karena kelahirannya tidak dikehendaki. Dan yang mengagetkan juga adalah mereka mengatakan ada 30 persen dari tenaga kerja kita di sana itu yang mengidap HIV AIDS, nah ini data-data yang memang kami baru dengar termasuk soal penyiksaan dan sebagainya, karena itu tim pengawas tenaga kerja luar negeri, juga akan secepatnya memanggil pihak BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja untuk menjelaskan kasus-kasus ini, karena dari versi resmi pemerintah itu tidak terungkap, tapi saya dikirimi koran-koran dan laporan-laporan dari NGO yang membantu tenaga kerja kita di luar negeri yang rupanya cukup menyedihkan keadaannya. Jadi saya kira ini kita akan investigasi bersama komisi terkait dan kita akan serahkan dokumen-dokumen terkait ke pemerintah.

Termasuk yang Taiwan?
Termasuk yang Taiwan ini. Sebenarnya gini ya, kita ada problem dengan Taiwan begini, Taiwan termasuk memperkerjakan seperempat juta orang Indonesia. Tetapi karena kita menghormati one China policy, akhirnya anggota dewan tidak punya akses untuk mengecek secara langsung di lapangan, kami tadi juga memutuskan untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri agar kita punya akses diplomatik untuk melakukan pengecekan lapangan terhadap fakta-fakta lapangan sebenarnya. Sehingga kita juga sudah mengontak asosiasi tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan, sehingga mereka akan berkumpul dan menyampaikan apa problem tenaga kerja yang ada di lapangan. Itu sedang ditindaklanjuti.

Bisa tidak kerja sama dengan Taiwan ditinjau ulang?
Taiwan itu kan Anda tahu, Donald Trump juga barusan mendapatkan protes dari Amerika Serikat karena mendapatkan telepon ucapan selamat dari Presiden Taiwan. Dan Indonesia sendiri di dalam paspor anggota DPR dan PNS kan tertulis ada dua negara yang tidak boleh dikunjungi, yaitu Taiwan dan Israel. Nah kita tidak punya akses diplomatik di sana, tetapi bisa memakai paspor hijau. Tapi karena kita mau menghormati Tiongkok, tentu kita ingin mendapatkan akses diplomatik hanya untuk melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja. Jadi ini saya kira akan kita lakukan.

Kalau sudah bisa mendapat akses, apa targetnya?
Ya kan ini masalahnya tidak terungkap. Selama ini, artinya Pemerintah tidak terbuka dengan adanya persoalan yang massif ini. Hong Kong sebenarnya lebih terbuka karena dia baru kan dari Inggris, ini saja kita nggak tahu, ternyata di sana itu fatal sekali keadaannya. Banyak di kita ini mengirim tenaga kerja tanpa persiapan, sehingga ketika mereka menjadi korban tidak ada yang mengurus. Saya kira ini yang akan kita dalami.



detikcom juga sudah menghubungi Fahri terkait dengan ralat berita ini. Fahri memberikan pernyataan terbaru terkait permasalahan TKI di Hong Kong.

"Sebagai timwas, saya mendapat laporan dari luar negeri, yang memang saluran resmi dari pemerintah kami belum dapat laporan itu. Laporan misalnya dari Hong Kong. Itu ada laporan bahwa di sana lebih-kurang 1.000 anak dari 1.000 orang tua, khususnya tenaga kerja wanita Indonesia, yang punya anak sekitar seribu, anak-anak yang tidak dikehendaki kelahirannya, sehingga mereka itu diasuh oleh LSM. Ada juga kabar di situ, 30 persen dari penderita HIV di kalangan tenaga kerja itu adalah berasal dari tenaga kerja Indonesia. Laporan resmi yang saya terima, dan itu laporan tertulis, dan sudah saya teruskan ke timwas tenaga kerja yang nanti akan melanjutkan untuk pengecekan langsung," kata Fahri Hamzah, Kamis (12/1).
(bis/fjp)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed