DetikNews
Selasa 10 Januari 2017, 17:34 WIB

Kasus Dugaan Makar

Fadli Zon akan Sampaikan Aduan Rachmawati ke Presiden dan Kapolri

Bisma Alief Laksana - detikNews
Fadli Zon akan Sampaikan Aduan Rachmawati ke Presiden dan Kapolri Rachmawati menemui Fadli Zon. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua DPR DPR RI Fadli Zon menerima aduan dari tersangka dugaan makar, Rachmawati Soekarnoputri, yang meminta kasus dugaan makar dihentikan. Fadli Zon akan meneruskan aduan Rachmawati ini kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan.

Fadli mengatakan dirinya akan sangat kecewa bila memang benar polisi tidak profesional saat menangani kasus dugaan makar. Alasannya, polisi bertugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

"Kita tidak mau polisi tidak profesional. Polisi kan pengayom dan pelindung masyarakat. Saya kira ini bagian DPR untuk pengawasan. Apakah ada unsur pelanggaran HAM, termasuk penahanan tanpa proses BAP, kalau benar dalam kasus Sri Bintang Pamungkas," kata Fadli dalam audiensi bersama Rachmawati dan beberapa tokoh lain di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Fadli melihat ada sejumlah kejanggalan dalam kasus dugaan makar ini. Dia menyoroti proses yang berjalan dengan cepat dan membandingkan prosesnya dengan kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Saya pribadi mempertanyakan kenapa tidak ada gelar perkara secara terbuka, beda sama kasus Ahok. Ada ketergesaan yang membuat itu tidak profesional. Atas pemintaan-permintaan itu, saya akan segera meneruskan," ucapnya.

Baca Juga: Menangis, Rachmawati Minta Fadli Zon Bantu Hentikan Kasus Makar

Menurut Fadli, tidak ada unsur dugaan makar dalam kasus yang menimpa Rachmawati dan tujuh orang lainnya. Maka itu, Fadli akan meminta agar kasus dugaan makar dihentikan oleh pihak kepolisian. Sebab, apa yang dilakukan oleh Rachmawati, kata Fadli, sebenarnya berada di koridor hukum yang benar dengan melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR, bukan di Istana Negara.

"Pertama, permintaan untuk di-SP3 kalau tidak ada bukti-bukti yang dituduhkan pasal-pasal yang dianggap makar. Buat saya, tidak ada unsur makar di situ. Pasal ini (makar) harus dibuat dan diperlakukan hati-hati, kalau tidak, negara akan terancam. Perkara ini minta ditutup akan saya sampaikan kepada Presiden dan Kapolri serta Kapolda. Supaya tidak berlarut-larut," tutur Fadli.

"Kalau kejadian tahun '65 itu makar, karena ada pasukan bersenjata yang mengepung Istana. Kalau sekarang senjata saja tidak ada, ini malah mau menyampaikan di tempat yang benar ke Gedung DPR/MPR," imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI yang juga hadir dalam audiensi tersebut, Wenny Warouw, mengusulkan agar segera dibentuk Pansus. Alasannya agar kejadian yang menimpa Rachmawati dan tokoh lain terkait dengan dugaan makar tidak terulang.

"Supaya tidak terulang lagi, kami usul untuk kita bentuk Pansus. Supaya pelapor awal tadi, Aiptu Kusmadiyana, bisa kita hadirkan. Harus ditelusuri ini apa benar berdasarkan bukti atau by design," ujarnya.




(bis/imk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed