DetikNews
Selasa 10 Januari 2017, 16:05 WIB

Lobi Perkara, Waka Pengadilan Tinggi Surabaya Diskors 6 Bulan

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Lobi Perkara, Waka Pengadilan Tinggi Surabaya Diskors 6 Bulan Gedung Komisi Yudisial (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (Waka PT) Surabaya Andriani dijatuhi sanksi etik sebagai hakim nonpalu oleh Komisi Yudisial. Alhasil, Andriani harus menjalani sanksi itu selama 6 bulan dengan tidak mendapat fasilitas dan tunjangan sesuai dengan jabatannya saat ini.

"Sesuai rekomendasi KY, perilaku etik murni dan telah dijatuhkan sanksi 6 bulan nonpalu, itu berlaku murni," ujar jubir KY, Farid Wajdi, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (10/1/2017).

Farid mengatakan perkara Andriani sebagai terlapor tidak dibawa ke sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Itu lantaran dari KY tidak ditemukan bukti sebagaimana dalam pelaporannya.

"Sesuai hasil pemeriksaan kita, tidak ada bukti menujukan bahwa yang bersangkutan menjanjikan atau menerima sesuatu. Ini atas pemeriksaan kita, bukan dugaan. Karena saya termasuk yang memeriksa di KY," papar Farid.

Farid menjelaskan, meski tidak terbukti untuk pengurusan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak beperkara, KY mendapati ada kelalaian hakim tersebut dalam pemberian informasi.

"Dia inisiatif memberikan informasi antara pihak (beperkara) dengan pengadilan dalam kaitan perkara ATS dan sekaligus berikan advice hukum. Yang sepatutnya tidak boleh dilakukan hakim, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena mereka pihak dan mereka (Andriani) berinisiatif itu mesti dicatat, yang bersangkutan inisiatif. Jadi saya tidak bisa sebut mengurus, tetapi (membocorkan informasi) lebih-kurang seperti itu," papar Farid.

Farid mengatakan perilaku seperti itu seharusnya tidak boleh dilakukan oleh hakim. Terlebih Andriani merupakan hakim senior.

"Apalagi dia senior. Pada saat itu, Ketua Pengadilan Tinggi Mataram. Rekomendasinya 6 bulan nonpalu," cetus Farid.

Farid mengatakan perbuatan terlapor tidak dapat dikatakan membocorkan informasi. Sebab, peristiwa itu terjadi atas pertemuan yang tidak disengaja di salah satu mal.

"Jadi dia terlapor dengan pihak (beperkara) waktu itu ketemu di salah satu mal, di mana yang sana (pihak berperkara) bertanya lalu (oleh terlapor) dijelaskan, perkara kamu nanti saya tanya dulu," tutur Farid.

Farid mengatakan, dari laporan yang masuk ke KY, terlapor dituduh mengatur perkara di pengadilan.

"Tapi tidak terbukti, itu persoalannya. Informasi yang kita dapat, ternyata tidak terbukti mengatur, dan yang kedua tidak ada uang serta tidak janjikan sesuatu hanya inisiatif," kata Farid.

Farid membeberkan bahwa sanksi hakim nonpalu selama 6 bulan itu meliputi administrasi hingga fungsional sebagai hakim. Jadi, selama dikenai sanksi, terlapor tidak akan mendapat fasilitas dan tunjangan jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.

"Konsekuensi nonpalu, ada administrasi jabatan yang dicopot. Kedua, tidak boleh memegang perkara; dan ketiga, tunjangan dan hal-hal berkaitan jabatan yang bersangkutan hilang selama 6 bulan. Maka jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dicopot. Jadi ada konsekuensi administrasi, dan fungsional hakim dengan sanksi nonpalu ini," tukasnya.

Sebelumnya, keaktifan Andriani itu terungkap dalam tuntutan Andri pada Kamis (4/8/2016). Andriani menghubungi Andri melalui percakapan WhatsApp untuk meminta bantuan terkait dengan sengketa perdata yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Padahal kala itu Andriani adalah Ketua Pengadilan Tinggi Mataram. Lobi itu juga sampai ke Ketua Muda MA Bidang Perdata kala itu, Djafni Jamal.

"Please, Mas. Kepada siapa lagi, Mas. Nanti saya kalau perlu juga sampaikan duduk masalahnya ke majelis seperti yang dianjurkan Pak Djafni. Saya hanya percaya dengan Mas Andri Tristiando Sutrisna, SH, MH," kata Andriani dalam WhatsApp kepada Andri pada 9 Desember 2015.

Atas skorsing itu, juru bicara Mahkamah Agung (MA), Suhadi, mengaku belum mengetahuinya.

"Saya belum tahu," kata Suhadi.
(edo/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed