detikNews
Jumat 06 Januari 2017, 21:10 WIB

ICW: Bawas MA Harus Telusuri Hakim yang Tolak Cabut Hak Politik

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
ICW: Bawas MA Harus Telusuri Hakim yang Tolak Cabut Hak Politik Donal Fariz (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Dalam beberapa putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), masih ada hakim yang menolak mencabut hak politik para terpidana korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz pun mendorong agar Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY) turun tangan.

"Bawas MA dan KY kami dorong untuk melakukan penelusuran kepada hakim-hakim yang sering tidak memutus pencabutan hak politik," ujar Donal ketika dihubungi detikcom, Jumat (6/1/2017).

Donal pun meminta Bawas MA dan KY melihat apakah ada pelanggaran yang dilakukan para hakim tersebut dengan menolak pencabutan hak politik itu. Menurut Donal, hal itu penting untuk ditelusuri.

"Kami berharap MA dan KY melakukan penelusuran apakah ada atau tidaknya pelanggaran terkait dengan hakim. Bukan tidak mungkin, kalau mereka tidak mampu merealisasikan vonis bebas tetapi dengan vonis ringan. Jadi menurut kami, itu penting untuk ditelusuri," kata Donal.

"Kita harapkan Mahkamah Agung melakukan upaya untuk mendorong pencabutan hak politik. Jadi tidak menunggu pada level kasasi agar dicabut hak politiknya, tetapi juga pada level tinggi dan rendah. Di situ harus dimaksimalkan, khususnya pada tingkat pertama dan banding," sambung Donal.

Sebelumnya, mantan anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi dinyatakan Pengadilan Tipikor Jakarta terbukti korupsi dan melakukan pencucian uang. Namun tuntutan jaksa KPK untuk mencabut hak politik Sanusi tidak dikabulkan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak tuntutan jaksa KPK untuk mencabut hak politik Sanusi. Padahal sebelumnya jaksa menilai perbuatan Sanusi dianggap telah mencederai kepercayaan publik yang diberikan kepadanya.

Selain itu, pengadilan yang sama juga menolak pencabutan hak politik Dewi Yasin Limpo. Dalam catatan detikcom, MA memiliki yurisprudensi yang menyatakan pencabutan hak politik adalah sah dan sesuai hukum. Putusan MA itu bahkan telah berlaku di berbagai perkara tokoh publik yang terseret kasus korupsi.

Bahkan pencabutan hak politik sudah jamak dijatuhkan oleh MA atau Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Berikut beberapa di antaranya:

1. Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin.
PN Jakpus menolak mencabut hak politik mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin. Tapi oleh PT Jakarta, pencabutan hak politik dikabulkan.

"Bahwa Terdakwa sebagai pejabat negara telah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam 3 kasus sekaligus, oleh karena itu terdakwa harus dicegah untuk menduduki jabatan publik dalam masa tertentu agar tidak mengulangi perbuatannya sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 38 KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Tipikor," demikian pertimbangan PT Jakarta dalam putusan No 43/PID/TPK/2015/PT.DKI halaman 1.298.

Adapun pidana pokoknya yaitu Fuad dihukum 13 tahun penjara dan harta senilai Rp 250 miliar dirampas negara karena didapat dari hasil pencucian uang. Kasus ini masih diuji di MA.

2. Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, Rina Iriani Sri Ratnaningsih.
Selain dihukum 12 tahun penjara, hak politik Rina dicabut untuk bisa menduduki posisi pejabat publik. Vonis ini telah berkekuatan hukum tetap.

3. Gubernur Riau, Rusli Zainal
Artidjo-Krisna Harahap-M Askin menjatuhkan hukuman selama 14 tahun penjara kepada Rusli karena memperjualbelikan izin pembukaan hutan yang merugikan negara miliaran rupiah. Selain itu, Artidjo dan Krisna juga mencabut hak politik Rusli untuk dipilih sebagai pejabat publik.

4. Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmeang
Hak politik Bonaran untuk dipilih menjadi pejabat publik juga dicabut. Pasalnya, mantan pengacara itu menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar untuk bisa menang sebagai bupati. Selain itu, Bonaran dihukum 4 tahun penjara. Vonis ini masih diuji di MA.

5. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD)
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga merasakan godam Artidjo Alkostar-MS Lumme-Krisna Harahap. Selain dihukum 14 tahun penjara, Anas dilarang menjadi pejabat publik. Anas kini menghuni LP Sukamiskin.

6. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
MA juga mencabut hak politik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq. Pencabutan ini seiring dengan hukuman 18 tahun penjara yang dijatuhkan Artidjo-MS Lumme-Krisna Harahap. Luthfi divonis 10 tahun penjara untuk korupsi dan 8 tahun untuk pencucian uang.

8. Mantan Gubernur Banten
Saat menjadi Gubernur Banten, Ratu Atut menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar untuk mengatur berbagai sengketa pilkada di Banten. Atas perbuatannya, selain dihukum 7 tahun penjara, Ratu Atut juga dicabut hak politiknya oleh MA.

9.Bupati Karawang dan Istrinya
Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, yang juga anggota DPRD, Nurlatifah memeras pengusaha yang akan berinvestasi di daerahnya sebesar Rp 5 miliar. Oleh sebab itu, MA menjatuhkan pidana 7 tahun penjara untuk Ade dan 6 tahun penjara untuk Nurlatifah. Keduanya juga tak luput dari hukuman pencabutan hak politik.

10. Wali Kota Palembang
Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya, Masyito, menyuap Ketua MK Akil Mochtar agar dirinya dimenangkan sebagai wali kota. Atas perbuatan keduanya, Romi dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan Masyito 5 tahun penjara. Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta juga mencabut hak politik keduanya. Vonis ini telah berkekuatan hukum tetap.
(edo/dhn)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com