detikNews
Kamis 05 Januari 2017, 14:10 WIB

Ajukan Banding Vonis Sanusi, KPK: Ada Aset Tak Dirampas

Haris Fadhil - detikNews
Ajukan Banding Vonis Sanusi, KPK: Ada Aset Tak Dirampas M Sanusi berkemeja putih. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - KPK mengajukan banding terkait dengan vonis yang diterima oleh mantan anggota DPRD DKI Jakarta, M Sanusi. Banding diajukan karena ada aset yang dalam putusan hakim tidak jadi dirampas dan terkait dengan tidak dicabutnya hak politik Sanusi.

"KPK akan melakukan banding terhadap putusan dengan terdakwa Sanusi karena terdapat 3 aset dari 10 yang dimohonkan yang tidak diputuskan dirampas oleh hakim. Estimasi nilai aset Rp 20 miliar," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dimintai konfirmasi, Kamis (5/1/2017).

Selain itu, Febri mengatakan banding tersebut diajukan terkait dengan tidak dicabutnya hak politik Sanusi. Febri mengatakan banding itu telah diajukan per 4 Januari 2017.

"Selain itu, banding juga akan diajukan terkait tidak dicabutnya hak politik terdakwa," ujar Febri.

Dimintai konfirmasi terpisah, kuasa hukum Sanusi, Maqdir Ismail, mengaku tidak akan mengajukan banding. Meski demikian, dia menyebut putusan hakim soal perampasan harta milik kliennya tidak tepat.

"Kami tidak banding. Tapi kami sudah dapat kabar KPK banding," ujar Maqdir ketika dihubungi detikcom.

"Pak Sanusi mau terima putusan karena, menurut dia, mungkin putusan ini yang terbaik bagi dia dan keluarganya. Kalau bicara keadilan, putusan itu sangat tidak adil, terutama berkenaan dengan perampasan harta," Maqdir menambahkan.

Ketidakadilan tersebut, menurut Maqdir, disebabkan tidak adanya bukti harta yang dirampas tersebut hasil dari pencucian uang. Ia menilai hakim seharusnya membebaskan Sanusi dari dakwaan pencucian uang tersebut.

"Dalam pencucian uang itu, harus ada kejahatan dulu yang menghasilkan uang. Kemudian uang itu dicuci. Ini yang bisa dirampas oleh negara. Ketika tidak dapat dibuktikan bahwa uang berasal dari kejahatan, kewajiban hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan pencucian uang," sambungnya.

Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada M Sanusi karena terbukti menerima suap Rp 2 miliar dari mantan bos Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, berkaitan dengan raperda reklamasi pantai Jakarta. Selain itu, Sanusi dijerat dengan pasal pencucian uang. Sanusi diyakini mendapat 'modal' Rp 45,28 miliar dari rekanan Dinas Tata Air DKI Jakarta.

Meski demikian, majelis hakim menolak pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun kepada mantan anggota DPRD DKI Jakarta ini. "Terkait pencabutan hak politik, majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum karena masalah politik telah diatur dalam UU tersendiri dan masyarakat yang akan menentukan pilihannya," kata majelis hakim dalam pertimbangannya.
(HSF/dhn)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com