DetikNews
Jumat 09 Desember 2016, 12:09 WIB

Dinamika Pilgub DKI

Cerita Ahok Gandeng PPATK untuk Jerat PNS 'Nakal' di Jakarta

Bisma Alief Laksana - detikNews
Cerita Ahok Gandeng PPATK untuk Jerat PNS Nakal di Jakarta Foto: Bagus Prihantoro/detikcom
Jakarta - Calon Gubernur DKI nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menceritakan bagaimana kelakuan 'nakal' PNS DKI sebelum dirinya menjabat gubernur. Menurut Ahok, dulu para PNS sangat mudah sekali mempermainkan uang rakyat dan mendapatkan komisi dari pihak lain.

Begitu menjadi Gubernur DKI, Ahok langsung menghapuskan segala bentuk dan potensi kenakalan yang bisa dilakukan oleh para PNS di DKI. Dirinya juga bekerja sama dengan pihak lain untuk mengawasi keuangan dan transaksi para pejabat pemerintah.

"Makanya, waktu saya di DKI, semua uang saya buka dengan baik. Dari mana datang dan pajaknya. Pejabat lurah dan camat dulu enggak perlu lapor LHKPN. Sekarang semua saya paksa, semua harus lapor. Kita kerja sama dengan KPK, BPK, dan PPATK," kata Ahok kepada para pendukungnya di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2016).

"Kita juga buat tidak ada transaksi tunai," imbuhnya.

Setelah bekerja sama dengan PPATK, Ahok bisa mengawasi oknum camat 'nakal' yang main-main dengan komisi hasil penjualan tanah. Bila camat tersebut ketahuan menerima duit panas hasil korupsi, Ahok tidak segan-segan langsung memecat camat tersebut.

"Saya bisa tahu ada pejabat yang dapat komisi dari beli-jual tanah. Bagaimana caranya, saya kerja sama dengan PPATK, jual-beli tanah harus transfer. Tapi masih juga diakali pakai nama calo, lalu saya buat aturan siapa transfer ke siapa," ucap Ahok.

"Bagaimana nangkapnya, misal kita bayar tanah Rp 400 miliar, terus saya kerja sama dengan PPATK suruh cek rekening yang nerima duit. Kalau dapat Rp 400 miliar, dilihat dia tarik tunai enggak dan transfer ke siapa saja. Kalau ada transfer tunai Rp 50 miliar, pasti bagi-bagi ini. Kalau ada camat yang masuk-keluar duitnya Rp 3 miliar, ini calo namanya. Langsung kita pecat," ungkap Ahok.

Selain permainan komisi dan calo jual-beli tanah, Ahok juga mengungkapkan adanya kecurangan dalam jual-beli mobil bekas pejabat Pemprov DKI. Ahok mengatakan biasanya, sebelum menjual mobilnya, pejabat memperbaiki kerusakan-kerusakan mobil tersebut, lalu menjualnya dengan harga yang sangat murah.

"Jual mobil juga begitu, bekas mobil pejabat dibeli murah banget. Padahal, sebelum dijual, itu mobil sudah diservis habis pakai uang APBD. Ini juga saya coret. Kalau mau jual mobil, harus lelang," tutup Ahok.


(bis/imk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed