DetikNews
Senin 28 November 2016, 18:04 WIB

Habib Rizieq: Aksi Damai 2 Desember Harus Terhormat dan Bernilai Ibadah

Bartanius Dony A - detikNews
Habib Rizieq: Aksi Damai 2 Desember Harus Terhormat dan Bernilai Ibadah Foto: Grandyos Zafna
FOKUS BERITA: Aksi Damai 2 Desember
Jakarta - Ketua Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) KH Muhammad Rizieq Shihab menegaskan bahwa aksi 'Bela Islam Jilid III' yang akan digelar di Monas, 2 Desember adalah aksi super damai.

"Jadi damai di sini yang kami maksudkan adalah mekanisme penyampaian unjuk rasa yaitu harus terhormat, bermartabat, bernilai ibadah, sehingga menjadi satu aksi yang yang super damai," tegas Rizieq di kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

GNPF-MUI dan Polri menyepakati aksi tetap akan digelar tanggal 2 Desember nanti, tetapi tidak dilaksanakan di Bundaran HI-Thamrin, melainkan di Monas. Aksi tersebut akan diisi kegiatan zikir dan tausiah dari pukul 08.00 WIB sampai selesai salat Jumat.

"Kami akan berzikir dan berdoa, Kami harap para umat mendengarkan tausiah yang akan disampaikan para ulama," imbuh Rizieq.

Dalam kesempatan itu, Rizieq juga mengajak Polri dan TNI yang mengawal aksi untuk ikut serta berzikir dan berdoa untuk keutuhan berbangsa dan bernegara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meski aksi diisi dengan kegiatan ibadah, namun GNPF-MUI tetap meminta agar hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta (Nonaktif) Basuki T Purnama (Ahok) tetap ditegakkan untuk keadilan.

"Karena itu kami menyampaikan apresiasi untuk poin yang pertama kepada bapak Kapolri dan seluruh jajaran yang selama ini telah memproses Ahok degan profesional sehingga Jumat kemarin pelimpahan tahap pertama telah dilakukan dari Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung," terang Rizieq.

GNPF-MUI, ditegaskan Rizieq, akan terus mengawal kasus Ahok itu hingga tuntas dan berketetapan hukum. "Kami minta kejaksaan juga untuk melakukan penahanan (terhadap Ahok-red)," tuturnya.

Ia menambahkan, GNPF-MUI mendeklarasikan diri untuk melaksanakan fatwa MUI bahwa tidak boleh ada penistaan terhadap agama.

"Baik itu terhadap agama Kristen, Katolik, Budha, Hindu, atau Konghucu, apalagi tidak boleh ada penistaan terhadap agama Islam," tandasnya.
(fjp/fjp)
FOKUS BERITA: Aksi Damai 2 Desember
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed