detikNews
Jumat 21 Oktober 2016, 19:59 WIB

Reformasi Hukum, Pembangunan Lapas di Pulau Terluar Dikebut

M Iqbal - detikNews
Reformasi Hukum, Pembangunan Lapas di Pulau Terluar Dikebut Menko Polhukam Wiranto/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Presiden Joko Widodo sudah menyusun paket reformasi hukum. Pemerintah akan membuat lembaga pemasyarakatan (Lapas) baru di pulau terluar untuk mengurangi keberadan lapas yang kelebihan napi dari kapasitas daya tampung (over capacity).

"Relokasi lapas. Kenapa ini kita masukan? Karena saat ini betul-betul lapas kita over capacity. Sudah terlalu banyak hunian yang tidak sepadan dengan daya tampung. Akibatnya banyak hal negatif yang kita jumpai di lapas," ucap Menko Polhukam Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Wiranto mengatakan dalam lapas yang kelebihan kapasitas itu, narapidana narkoba, teroris dan tindak pidana lain dicampur menjadi satu. Wiranto menyebut lapas seperti itu justru seperti menjadi 'tempat pelatihan' narapidana.

"Sungguh sangat ironis, makanya kita lakukan (relokasi -red). Walalupun penyelesaiannya mungkin akan cukup panjang, karena sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Kita akan pilih pulau terluar untuk relokasi lapas ini," ujarnya.

"Sekaligus nanti lapas ini kita taruh aparat keamanan kita sekaligus menjaga perbatasan kita supaya perbatasan kita tidak telanjang dan ada penunggunya," imbuh Wiranto.

Sementara Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan sudah memerintahkan Dirjen PAS dan Sesdirjen untuk mengevaluasi lapas-lapas mana yang bisa direlokasi baik ke pulau atau lapas baru lain.

"Kajiannya sekarang kita dengan Menko (polhukam) akan cari pulau-pulau yang layak menjadi tempat. Misal luas daerahnya, kan di situ harus ada fasilitas ke tempat petugas. Kalau dia bawa anak itu harus disekolahin juga kali ya. Jadi ini akan kita kaji betul penjagaannya di sana kita melibatkan TNI, Polri," ucap Yasonna.

"Ada pikiran daerah perbatasan sekaligus menjaga. Berarti ada TNI, ada polri sehingga petugas pemasyarakatan bisa lebih mudah," imbuhnya.

Terutama menurut Yasonna narapidana kasus narkotika yang perlu direlokasi ke lapas pulau terluar. Kajiannya tidak hanya soal lapas yang akan direlokasi, tapi juga kesiapan anggaran dan tempat baru.

"Kita minta Mendagri nanti yang menyurati lah. Di samping mungkin TNI AL juga tahu pulau-pulau terluar yang harusnya besar, minimal berapa ratus hektar supaya bisa tempat itu layak, ada cukup air misalnya," tutur Yasonna.

"Pastilah ada tempat fasilitas untuk para petugas, misalnya tempat olahraga, tenis, supaya jangan bosan. Nah kalau ada TNI mungkin di situ tempat latihan TNI. Seperti misalnya di Nusakambangan di situ ada latihan Koppasus, tempat latihan pemuridan (pembaretan). Jadi takut lah dia (napi) lari, karena bisa ditembak dia," imbuhnya.
(bal/fdn)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com