detikNews
Rabu 12 Oktober 2016, 02:46 WIB

Gugat UU Pilkada ke MK, KPU: Kemandirian Kami Tak Bisa Diintervensi

Andhika Prasetia - detikNews
Gugat UU Pilkada ke MK, KPU: Kemandirian Kami Tak Bisa Diintervensi Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta - KPU menggugat UU Pilkada terkait kewajiban rapat konsultasi di DPR dalam penyusunan peraturan. KPU ingin agar bisa mandiri tanpa intervensi.

"Kami memahaminya apa yang dikehendaki DPR wajib dilaksanakan KPU. Ini akan berpotensi meruntuhkan kemandirian KPU. Kemandirian, kebebasan KPU dalam mengambil keputusan tidak terpengaruh pihak mana pun dan tidak boleh diintervensi," kata Komisioner KPU Ida Budhiati di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016).

Selama ini, PKPU yang sudah disusun dan disimulasikan oleh KPU dibawa ke dalam rapat konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Meski namanya konsultasi, namun hasil dalam rapat tersebut mengikat dan wajib dijalankan oleh KPU.

Aturan yang mengikat ini baru ada di UU no 10 tahun 2016 yang merupakan revisi kedua dari UU Pilkada. Sebelumnya, KPU memang wajib konsultasi tetapi hasilnya hanya berupa rekomendasi dan tidak wajib diikuti.

"Kalau (gugatan) dikabulkan, tidak ada lagi aturan soal konsultasi. Seperti yang terjadi pada periode pertama, tidak ada kewajiban konsultasi. Tapi kalau perlu, dapat penjelasan dibuat surat memohon penjelasan konsultasi," ungkapnya.

Undang-undang yang digugat adalah UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tepatnya di Pasal 9 huruf a. Berikut bunyinya:

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraaan Pemilihan meliputi:

a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat

Sore tadi, MK sudah menggelar sidang gugatan pertama dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. KPU punya waktu 14 hari untuk memperbaiki gugatan.


(imk/bag)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com