DetikNews
Selasa 04 Oktober 2016, 18:21 WIB

Bawa Kasus Anaknya ke MK, Ini Harapan Ibunda Gloria Paskibraka

Jabbar Ramdhani - detikNews
Bawa Kasus Anaknya ke MK, Ini Harapan Ibunda Gloria Paskibraka Sidang MK (ari/detikcom)
Jakarta - Ira Hartini Natapraja Hamel membawa kasus anaknya Gloria Natapraja Hamel ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ira menggugat UU Kewarganegaraan dengan harapan tidak ada anak lain di Indonesia yang senasib dengan Gloria.

Ira merasa hak konstitusinya dilanggar dengan adanya Pasal 41 UU Kewarganegaraan. Sebab dalam pasal itu, kepada anak yang yang berusia di bawah 18 tahun atau belum menikah wajib melapor untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

"Sebenarnya, kita mengajukan judicial review hanya frasenya aja, 'dari 2006 sampai 2010'. Hanya itu saja," ujar Ira di Gedung MK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).

Pasal 41 yang dimaksudnya berbunyi sebagai berikut:

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang@Undang ini diundangkan.

Ia yakin gugatan judicial review ini akan dikabulkan oleh majelis hakim. Ia mengajukan gugatan bukan hanya ditujukan untuk anaknya saja.

"Inilah yang Insya Allah, saya yakin akan berhasil. Karena ini bukan untuk Gloria saja ya. Mudah-mudahan saya bisa perjuangkan untuk anak-anak lainnya yang juga senasib dengan Gloria," kata Ira.

Hal ini berawal dipermasalahkannya kewarganegaraan Gloria ketika hendak menjadi Paskibraka pada Agustus lalu. Ira mengaku tidak tahu kalau kalau kewarganegaraan Prancis yang dimiliki anaknya bakal bermasalah.

Pikirnya, Gloria yang belum berusia dewasa tidak akan ada masalah terkait status kewarganegaraannya. Namun, jika sebelumnya ia tahu, maka ia akan mengurus hal itu.

"Menurut saya UU 12/2006 itu sudah bagus. Tetapi frasa pembatasan 2006-2010 itu yang kita bahas. Di pembatasan itu kita harus mendaftarkan. Kalau memang orang yang mendaftar, kan tidak ada masalah," kata Ira.

"Itu tidak pernah terpikirkan oleh kita. Karena yang kita pikirkan, kita baru diwajibkan memilih setelah 18 tahun. Mungkin memang saya yang luput, karena tidak tahu. Kalau luput, tidak mungkin saya membiarkan status anak saya tidak jelas," tambahnya.

Dalam agenda sidang pemeriksaan pendahuluan ini, majelis hakim konstitusi memberikan komentar dan meminta pemohon memperbaiki materi gugatannya. Ira diberikan waktu selama 14 hari untuk memperbaiki materi tersebut.

"Masih ada yang kurang akan kita perbaiki. Syukur ada arahan dari majelis tadi. 17 Oktober akan kita masukkan kembali," tuturnya.
(asp/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed