detikNews
Selasa 13 September 2016, 18:13 WIB

Fraksi Demokrat Tegaskan Tolak Terpidana Percobaan Ikut Pilkada

Elza Astari Retaduari - detikNews
Fraksi Demokrat Tegaskan Tolak Terpidana Percobaan Ikut Pilkada Foto: Zaki Alfarabi
Jakarta - Setelah Fraksi PDIP dan Fraksi PAN, kini Fraksi Partai Demokrat (PD) menegaskan sikap resmi penolakan terhadap wacana terpidana dengan masa percobaan bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sekretaris Fraksi PD Didik Mukrianto menegaskan bahwa mengizinkan terpidana percobaan ikut Pilkada melanggar undang-undang.

"PKPU sebagai peraturan teknis hanya boleh menjabarkan secara teknis apa yang sudah diatur oleh undang-undang, tidak boleh merumuskan norma baru yang bertentangan dengan UU," ungkap Didik kepada wartawan, Selasa (13/9/2016).

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara KPU dengan Komisi II akhir pekan lalu terakit Peraturan KPU (PKPU), mayoritas fraksi mendukung wacana terpidana dengan masa percobaan boleh mengikuti pilkada. Rapat berjalan cukup alot bahkan hingga waktu subuh.

PDIP yang paling keras menentang wacana tersebut. Didik menyebut anggota F PD di Komisi II sebenarnya juga telah menyatakan tidak setuju pada pembahasan tentang wacana itu.

"Fraksi PD di Komisi II sudah menyuarakan hal yang sama. Fraksi PD ingin tetap proporsional dan obyektif dalam melahirkan pimpinan bangsa temasuk kepala daerah," ujar dia.

"F PD ingin kualitas demokrasi kita juga seiring dengan outputnya yaitu lahirnya kepala daerah yang punya integritas bagus, rekam jejak yang tidak tercela dan bersih dalam rangka mengemban amanah dan tugas-tugas pemerintahan," imbuh Didik.

Dalam UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada mengatur mengenai syarat pencalonan. Pertama calon kepala daerah tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu untuk mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

"Pasal 7 ayat (2g) UU 10/2016 cukup jelas bahwa yang boleh mencalonkan diri dalam pilkada adalah orang yang belum pernah terpidana atau mantan terpidana tapi harus mengumumkan ke publik mengenai statusnya tersebut," jelas anggota Komisi III DPR itu.

Atas dasar itulah, kata Didik, tidak ada ruang berdasarkan UU Pilkada bagi terpidana yang sedang menjalankan hukuman bisa mengikuti Pilkada. Termasuk terpidana dalam masa percobaan.

"Apabila PKPU nantinya akan tetap mengakomodir terpidana diperbolehkan mengikuti Pilkada Serentak 2017, maka akan membahayakan demokrasi kita karena melanggar undang-undang," sebut Didik.

"Dan Ini berpotensi dilakukan judicial review yang juga berpotensi terhadap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017," tandasnya.
(elz/erd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com