Ribuan Penyuluh Pertanian Demo di Depan Istana, Minta Diangkat Jadi PNS

Jabbar Ramdhani - detikNews
Selasa, 06 Sep 2016 14:12 WIB
Foto: Jabbar Ramdhani/detikcom
Jakarta - Lebih dari 2.000 penyuluh pertanian berdemo di depan Istana Negara. Mereka yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (FK THL-TBPP) hendak menagih janji pemerintah untuk diangkat sebagai PNS.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Koordinator Lapangan Nasional FK THL-TBPP, Abdul Mujid Efendi. Para penyuluh pertanian ini sudah bekerja hampir selama 10 tahun.

"Tuntutan kita ialah agar diangkat semua jadi PNS tanpa pengelompokan usia. Karena memang kita sudah mengabdi di pegawai pemerintahan ini selama 10 tahun," ujar Abdul Mujid di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2016).

Abdul Mujid menambahkan bahwa pemerintah sudah berjanji ihwal pengangkatan ini. Ia menceritakan kronologi bahwa janji yang diucapkan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

"Sebelumnya Menteti Pertanian janji sama kita terkait kegiatan di Banten, pada waktu itu kita diundang perwakilan per kabupaten 3 orang. Di situ kita buat perjanjian tapi tanpa hitam di atas putih. Kami diberikan tantangan kalau pada musim tanam, November-Maret itu kita berhasil tanam seluas 9 juta hektar se-Indonesia, kita akan diangkat PNS. Itu tahun 2015," ujar Abdul Majid.

Setelah itu, Menteri Amran berjanji akan bertemu dengan para perwakilan di bulan Maret 2016. Itu adalah masa panen raya. Janji yang diucap tidak lantas teralisasi.

Abdul Mujid melanjutkan, pada Maret 2016 itu mereka mendapatkan tantangan lagi dari pihak Kementan.

"Maret kita ditantang lagi, kalau kita berhasil mengirim hasil panan ke bulog, kalau di Jabar targetnya 2.000 ton, Jatim 5.000 ton. Kita akan diangkat jadi PNS kalau berhasil. Itu ditargetkan musim panen Maret-Juni. Dan kita berhasil capai target itu," ucap Abdul Mujid.

FK THL-TBPP pun sempat melakukan lobi ke Kementerian Pertanian dan DPR agar masalah janji ini dapat diselesaikan. Targetnya ialah dinaikkan statusnya. Sebab, mereka saat ini hanya menerima gaji 10 bulan. Sementara mereka bekerja penuh selama 12 bulan.

Abdul Mujid kecewa. Menururnya, para penyuluh pertanian sudah bekerja total untuk dapat memenuhi target yang dicanangkan pemerintah. Namun janji yang diusung tidak lantas diwujudkan.

"Kalau kita bicara kepentingan negara, terkait masalah pangan, seharusnya kita mudah untuk dianggat jadi PNS. Ini sudah kita buktikan dengan kerja kita. Tahun 2009 kita swasembada pangan, 2010 kita bisa ekspor walaupun tidak banyak, tapi kita surplus. Kita juga fasilitasi petani dan advokasi petani agar harga gabah tidak rendah," paparnya.

Penyuluh pertanian dari Rembang, Nur juga mengungkapkan keluhannya. Pada periode 2006-2013 para penyuluh diminta meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai (pajale). Target ini berhasil dicapai namun status mereka tidak kemudian diangkat jadi PNS.

Di saat mereka masih belum direalisasikan janji, mereka mendapatkan tambahan target pencapaian.

"Tahun ini kita ditambah lagi targetnya jadi pajale dagubabe atau padi, jagung dan kedelai daging, bawang dan cabe," kata Nur.

Saat ini 10 orang perwakilan dari FK THL-TBPP tengah masuk ke dalam Istana Negara. Mereka akan menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden Joko Widodo.

"Harapan kami, yang bisa selesaikan masalah ini adalah presiden. Karena cuma dia yang bisa mengambil keputusan soal pengangkatan PNS ini. Seharusnya tidak sulit, karena kami penyuluh pertanian juga mendukung program Nawacita Presiden Jokowi," tutur Abdul Majid. (bag/bag)