DetikNews
Kamis 25 Agustus 2016, 14:58 WIB

PKS Minta Fahri Hamzah Diberhentikan dari DPR, Mahfudz Siddiq Membela

Wisnu Prasetiyo Adi Putra - detikNews
PKS Minta Fahri Hamzah Diberhentikan dari DPR, Mahfudz Siddiq Membela Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Politikus PKS Mahfudz Siddiq membela Fahri Hamzah. Mahfudz menegaskan status Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR masih sah secara hukum.

"Kasus Pak Fahri itu kan sedang bergulir di persidangan. Menurut saya ya tunggu aja hasilnya. Sampai hari ini kan secara de facto masih (Wakil Ketua DPR -red), secara de jure-nya juga," kata Mahfudz saat dihubungi, Kamis (25/8/2016).

Baca juga: PKS: Fahri Hamzah Tinggal Menghitung Hari di DPR

Mahfudz menyebut pemecatan terhadap Fahri dari segala jenjang partai tidak sah secara hukum. Tim kuasa hukum Fahri pun telah menyampaikan hal tersebut di persidangan. Kasus Fahri ini memang masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Saya kira tim kuasa hukum sudah merespons ya. Dan kalau kasus Pak Gamari saya tidak tahu seperti apa. Tapi kan Pak Fahri itu sudah menggugat keabsahan Majelis Tahkim, karena pada saat melakukan sidang dan mengambil keputusan Majelis Tahkim-nya belum didaftarkan ke Kemenkumham," ulas mantan Ketua Komisi I DPR ini.

Baca juga: Akankah Fahri Hamzah Menyusul Gamari Diberhentikan dari DPR?

Beda dengan kasus Gamari Sutrisno yang bersedia mundur, Mahfudz melihat Fahri ingin mencari keadilan dan masih meneruskan gugatannya. Menurutnya, dalam persidangan pun Fahri terlihat menunjukkan bukti dan argumentasi hukum yang kuat.

"Sejauh ini saya dengar belum (ingin cabut gugatan), karena persidangannya juga masih berlangsung. Kalau saya ikuti di persidangan, argumen yang disampaikan Pak Fahri kuat karena keputusan organisasi itu kan harus mengacu pada partai dan peraturan perundangan terkait parpol gitu," jelasnya.

"Kalau kasus Pak Gamari yang saya ikuti, pada saat ada beliau di DPP, beliau sendiri sudah bersedia untuk mundur. Artinya kesediaan mundur itu sudah bisa mengabaikan mekanisme hukum yang ada di partai atau perundangan," sambung dia.

Baca juga: DPR Ganti Gamari, PKS: Ini Bukti Majelis Tahkim Diakui Negara


(wsn/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed