Hakim Konstitusi Patrialis Soal Korelasi LGBT-HAM: Kita Bukan Negara Sekuler

ADVERTISEMENT

Sidang LGBT di MK

Hakim Konstitusi Patrialis Soal Korelasi LGBT-HAM: Kita Bukan Negara Sekuler

Kartika Tarigan - detikNews
Selasa, 23 Agu 2016 16:19 WIB
Sidang nasib LGBT di MK (ari/detikcom)
Jakarta - Hakim konstitusi Patrialis Akbar menegaskan Indonesia bukanlah negara sekuler. Hal itu disampaikan saat memandang korelasi hubungan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dengan HAM di Indonesia.

"Sebetulnya memang agak berbeda perspektif HAM Indonesia dengan yang ada di Declaration of Human Rights. Ada yang sama tapi ada yang sangat istimewa dan tidak sama dengan negara lain. Kebebasan HAM di negara kita ada pembatasan, dibatasi tidak boleh melanggar HAM orang lain. Kedua, kebebasan dibatasi nilai-nilai moral. Kemudian dibatasi nilai-nilai agama. Nilai agama ini yang tidak dimiliki oleh Declaration of Human Rights," kata Patrialis dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2016).

Sidang ini digelar atas gugatan yang dimohonkan Guru Besar IPB Bogor Prof Dr Euis Sunarti, Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS MA, dan Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE MA MSc PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS MHum, Sri Vira Chandra D SS MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST MPdI dan Dhona El Furqon SHI MH.

"Kita sangat berbeda karena kita bukan negara sekuler. Negara ini mengakui agama. Kebebasan itu dibatasi nilai-nilai keamanan dan ketertiban. Melihat satu masalah tidak boleh hanya dari satu perspektif. Kalau hanya dilihat perspektif HAM, harus kita perdebatkan. Apakah melakukan pencabulan, perzinaan, dibenarkan HAM. Harus komprehensif," kata mantan Menteri Hukum dan HAM itu.

Pemohon menguji sejumlah pasal, termasuk Pasal 292 KUHP tentang homoseksual yang berbunyi:

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Menurut Euis dkk, homoseksual haruslah dilarang tanpa membedakan batasan usia korban, baik masih belum dewasa atau sudah dewasa. Sehingga mereka dikenakan Pasal 292 KUHP dan dipenjara maksimal 5 tahun.

Patrialis menilai KUHP warisan penjajah itu tidak sesuai dengan nuansa keindonesiaan.

"UU sangat liberal, ya karena ini kan made in penjajah," cetus Patrialis. (asp/nrl)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT