Soal 'Hak Asasi Monyet', Ruhut: Demokrat Pasti Lindungi Aku

Wisnu Prasetiyo - detikNews
Selasa, 31 Mei 2016 18:04 WIB
Foto: Lamhot Aritonang
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - PP Pemuda Muhammadiyah meminta Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono memecat Ruhut Sitompul yang melontarkan ucapan "Hak Asasi Monyet". Ruhut yakin PD akan melindunginya.

"Ya dia diketawain sama Pak SBY, sama Demokrat, kok ada kodok minta aku dipecat. Ruhut, koordinator juru bicara partai Demokrat, apa aja selama aku ngomong sesuai aturan, Demokrat pasti lindungin," tutur Ruhut kepada wartawan, Selasa, (31/5/2016).

Dia juga menyentil Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang justru menindaklanjuti laporan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan kawan-kawan.

"MKD ngerti nggak UU MD3? Kalau enggak ngerti entar aku terangin kalau dipanggil," ujar Ruhut.

Ruhut menuturkan, PD telah mengetahui persis kasus "Hak Asasi Monyet" yang membuatnya dilaporkan ke MKD. Dia mengatakan laporan Dahnil dan kawan-kawan kepada dirinya hanya untuk mencari popularitas semata.

"Lumayanlah dia tambah beken, kalau aku kan udah lama beken," sambung dia.

Sebelumnya diberitakan PP Pemuda Muhammadiyah mendorong Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) memecat Ruhut Sitompul dari keanggotaan Partai Demokrat atas kasus ucapan "Hak Asasi Monyet" yang terlontar saat rapat soal kasus Siyono dengan Kapolri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Kami mendesak kepada pak SBY, kami minta pak SBY tegas , untuk berhentikan saudara Ruhut. Apa yang dilakukan dia karena menghina pak SBY. SBY kan mendorong politik sopan dan meninggikan etika," ujar Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar, Selasa, (31/5).

Bukan hanya sekadar merusak Citra SBY sebagai Pimpinan Demokrat, bagi Dahnil Ruhut Sitompul telah merusak keadaban publik dengan melontarkan kata-kata kasar tersebut.

"SBY kan punya fatsun tinggi terkait etika. Apa yang dilakukan Ruhut bertentangan dengan apa yang didorong pak SBY. Makanya kami dorong sby berani dong pecat pak Ruhut. Karena merusak keadaban publik dan Demokrat juga," tutur Dahnil. (tor/tor)