Bertemu Menaker Hanif, Qatar Sepakat Tambah Kuota TKI Hingga 24 Ribu

Doha - Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dhakiri melakukan pertemuan dengan Menteri Pembangunan Adminstrasi, dan Urusan Buruh dan Sosial Qatar, Dr. Issa bin Saad al-Jafali al-Nuaimi. Dalam pertemuan itu Dr. Issa bin Saad al-Jafali al-Nuaimi setuju memberi tambahan kuota bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 24 ribu.

Dalam siaran pers KBRI Doha yang diterima detikcom, Rabu (26/5/2016), selain memberikan tambahan kuota TKI, Qatar juga tertarik melakukan kerjasama investasi untuk mengembangkan bidang vokasi dan keterampilan untuk mengisi peluang tenaga kerja di Qatar.

Dalam pertemuan ini Menaker Hanif menyampaikan kebijakan pemerintah mengenai moratorium pengiriman tenaga kerja informal ke kawasan Timur Tengah yang diberlakukan sejak Mei 2015.

Hanif juga menyampaikan upaya pemerintah untuk melakukan sinkronisasi kebijakan untuk mencegah pengiriman tenaga kerja informal ke Timur Tengah dan upaya untuk mengembangkan lembaga pelatihan dan keterampilan, termasuk mengisi peluang tenaga kerja di Qatar.

Pertemuan Menaker dengan pihak Qatar didampingi oleh Dubes RI untuk Qatar, Muhamad Basri Sidehabi, Dirjen Binapentasker, Heri Sudarmanto, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Khairul Anwar, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, M.F. Nurhuda, Direktur PPTKLN, R. Soes Hindharno, Sesditjen Binapestasker, Budi Hartawan Plt. Karo Humas, Helmiaty Basri, Pelaksana Fungsi Ekonomi, Kuntum Khaira Ummah, dan Staf Teknis Ketenagakerjaan KBRI Doha, Agus Widayat.

Sementara itu, Menteri Issa bin Saad al-Jafali al-Nuaimi menyambut baik kunjungan Menaker Hanif Dhakiri. Pemerintah Qatar siap memberi kuota tambahan bagi TKI untuk bekerja di Qatar sebanyak 24 ribu dari jumlah TKI saat ini sekitar 40 ribu. Dr. Issa al Nuaimi juga mengutarakan ketertarikannya melakukan kerjasama investasi untuk mengembangkan pusat pelatihan dan keterampilan.

Selain berkunjung ke Qatar, Menaker juga melakukan rangkaian kunjungan ke Saudi Arabia, Qatar dan Persatuan Arab Emirat pada tanggal 22 hingga 28 Mei 2016. Kunjungan tersebut merupakan antisipasi dampak kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja informal serta mencari peluang kerjasama dengan pelaku usaha Timur Tengah guna menciptakan tenaga terampil dan semi terampil.

Menaker Hanif juga meminta KBRI untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan tersebut dan menginstruksikan agar Perwakilan RI untuk fokus dalam penanganan TKI. Diutarakan perlunya upaya agar TKI di Timur Tengah untuk mempunyai legalitas agar terlindungi keberadaannya.

Dalam kunjungan ke Qatar, Menaker Hanif sempat meninjau penampungan Buruh Migran Indonesia di KBRI Doha guna melihat penanganan TKI bermasalah di Qatar. Menaker mengapresiasi kebijakan KBRI terkait dalam menangani ketenagakerjaan, serta upaya perlindungan dan penanganan TKI bermasalah di Qatar.

Terkait dengan tenaga kerja, Dubes Sidehabi menyampaikan bahwa saat ini Qatar tengah berbenah dengan melakukan berbagai proyek pembangunan berskala besar guna persiapan sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2022. Diperkirakan sekitar 200 milyar dolar AS alokasi anggaran guna pembangunan stadion, infrastrukur jalan, jalur kereta api dan reklamasi untuk pembangunan kota-kota baru.

Pembangunan tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja terampil dan semi terampil yang umumnya didatangkan dari luar negeri. Hal ini mengingat jumlah warga asli Qatar hanya sekitar 17% dari total populasi Qatar 2,56 juta jiwa.

Menurut Sidehabi, kebijakan Qatar merekrut buruh migran Indonesia sejalan dengan kebijakan look east policy untuk meningkatkan peluang ekonomi termasuk tenaga kerja pada negara-negara Asia, termasuk Indonesia.

Dia menambahkan bahwa jumlah tenaga kerja Indonesia sekitar 40 ribu, 10 ribu adalah tenaga kerja trampil dan sisanya 30 ribu tenaga kerja infomal. "Hanya 0,4% dari total jumlah buruh migran Indonesia yang mengalami masalah di Qatar," ujarnya.

Menaker Hanif Dhakiri bertemu Pemerintah Qatar (Dok. KBRI Doha)

(rni/miq)