DPR Usul Dibentuk Dewan Pengawas untuk Densus 88

DPR Usul Dibentuk Dewan Pengawas untuk Densus 88

Elza Astari Retaduari - detikNews
Rabu, 25 Mei 2016 18:06 WIB
Ilustrasi Densus 88 Antiteror (Foto: Agung Phambudhy/detikFoto)
Ilustrasi Densus 88 Antiteror (Foto: Agung Phambudhy/detikFoto)
Jakarta - Melalui Pansus revisi UU Terorisme, DPR mengusulkan dibentuk Dewan Pengawas bagi operasi-operasi pemberantasan aksi-aksi teror. Dewan setara Komisi Kejaksaan itu untuk mengawasi transparasi program dan juga audit keuangan.

"Mungkin dibutuhkan dewan pengawas yang kemudian langsung bisa mengawasi transparansi kinerja, audit keuangan yang digunakan dalam operasi-operasi pemberantasan tindak pidana teroris," ungkap Ketua Pansus revisi UU Terorisme M Syafii di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2016).

DPR melihat belum adanya transparansi dalam kinerja Densus 88. Apalagi dalam urusan dana seperti pada contoh kematian terduga teroris Siyono beberapa waktu lalu.

"Kita sangat heran ya ketika ada keluhan masalah kurangnya dana operasional Densus 88 tapi kemudian kan ternyata di lapangan bisa kasih uang gitu loh kepada keluarga Siyono yang jumlahnya mencapai Rp 100 juta," ujar Syafii.

Apa yang dilakukan Densus 88 itu kemudian membuat DPR bertanya-tanya. Dari mana datangnya uang untuk keluarga Siyono. Dalam operasional pemberantasan teror, kata Syafii, besar kemungkinan terjadinya gratifikasi.

"Apakah ada perubahan nomenklatur di dalam pendanaan operasional pemberantasan terorisme itu memberikan uang langsung kepada keluarga korban. Kalau tidak ada maka uangnya dari mana, ini kan perlu diaudit juga kita perlu mengaudit aliran dana ini," ucapnya.

"Kalau kemudian Densus punya dana untuk keluarga Siyono ini kan bukan tidak mungkin ada yang menitip, kemungkinan yang menitip itu punya kepentingan lain yang sama bahayanya dengan tindakan teroris yang kita tangani," imbuh anggota Fraksi Gerindra itu.

Persoalan transpransi kinerja Densus 88 tampaknya menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UU No.15 Tahun 2003 tersebut. Sebab dalam penindakan aksi terorisme, sifatnya adalah seperti bencana.

"Ada tanggap darurat, ini sulit untuk dideteksi penggunaanya karena kan enggak ada tender maka perlu diawasi. Karena bisa-bisa tidak tertutup kemungkinan karena operasi yang mendesak dana-dana tidak tersedia bisa gratifikasi. Makanya ini dibutuhkan dewan yang khusus operasi-operasi penanganan tindakan teroris," jelas Syafii.

Dewan Pengawas itu diusulkan Pansus Revisi UU Terorisme seperti halnya Komisi Kejaksaan atau pun Kompolnas. Isinya adalah tokoh-tokoh atau akademisi yang pakar di bidang pemberantasan terorisme.

"Ya mungkin kita gunakan seperti adanya dewan pengawas di lembaga lain seperti adanya akademisi, ada pakar. Setara sama Komjak, Kompolnas. Ini kan menyangkut kedaulatan hak manusia. Asal tidak memble seperti komisi lainnya," tukas dia.

Tak hanya soal audit anggaran dan transparansi kinerja, Dewan Pengawas ini nantinya juga bertugas untuk memonitoring ada tidaknya pelanggaran HAM dalam setiap penanganan kasus. Sebab hal tersebut yang kini menjadi sorotan.

"Ketepatan operasional yang dilakukan sesuai aturan jadi jangan lagi melakukan pelanggaran HAM. Kalau audit keuangan berarti soal penggunaan keuangan dari mana dapatnya, ke mana digunakan. Jadi awasi kedua-duanya," kata Syafii.

Pansus revisi UU Terorisme memang tidak menargetkan kapan pembahasan selesai dilakukan. Namun anggota pansus disebut Syafii sudah sepakat tidak ingin terburu-buru sebab ada sejumlah hal yang belum terakomodir dari draf yang diajukan pemerintah.

"Soal siapa sih sebenarnya teroris? Kemudian menjadi begitu bias sehingga dalam banyak kasus, orang-orang yang ditangkap dan mengalami kekerasan aparat bahkan tak terbukti," kata pria yang akrab disapa Romo itu.

Laporan Komnas HAM kepada DPR menyebutkan bahwa ada lebih dari 120 orang yang tewas sebelum diproses hukum terkait operasi pemberantasan terorisme. Bahkan ada yang anonim. Untuk itu Pansus ingin lebih menjelaskan akan konsep dari teroris sendiri.

Selain itu, penegakan HAM dikatakan Syafii bukan hanya berlaku kepada terduga teroris. Namun juga harus ada kepastian hak yang sama bagi aparat yang melakukan tugas operasional tersebut. Termasuk soal korban dari adanya aksi-aksi teror.

"Sisi lain juga melihat dari aparat, mereka khawatir lakukan tugasnya karena mereka punya keluarga. Lalu korban, kalau kena bom, siapa yang menanggung? Siapa yang menetapkan kita korban? Apa hak kita sebagai korban? Ini juga belum ada," terang dia.

Unsur lain yang sedang dibahas oleh pansus menurut Syafii adalah soal harmonisasi antara Densus 88 dengan aparat lainnya, seperti TNI dalam hal ini. Sebab menilik kejadian pembebasan sandera dari kelompok Abu Sayyaf, peran TNI justru cukup signifikan.

"Penyanderaan di Filipina yang melakukan penanganan itu adalah TNI. Dalam RUU ini kita belum jelas melihat bagaimana mekanisme penjelasan itu atau paling tidak harmoni antara pihak Densus 88 dengan TNI dalam penanganan teroris itu seperti apa," terang Syafii.

"Karena tidak mungkin dia (TNI) tidak melibatkan. Karena ada hal-hal yang khusus kita membutuhkan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme itu," lanjutnya mengakhiri. (elz/hri)