Fahri: Yang Pesan Saya Dipecat dari PKS adalah Ketua Majelis Syuro

Nathania Riris Michico - detikNews
Senin, 23 Mei 2016 19:29 WIB
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - PN Jaksel hari ini melanjutkan sidang kasus Fahri Hamzah melawan PKS terkait pemecatan Fahri. Dalam persidangan menurut Fahri, terungkap bahwa pemecatannya dari PKS "dipesan" oleh Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al Jufri.

"Saya juga surprised. Menarik bahwa intelektualnya, pemesan dari kasus ini adalah Ketua Majelis Syuro. Itu yang terungkap. Jadi pantaslah tidak ada sikap kritis sampai ke bawah," ungkap Fahri usai sidang di PN Jaksel, Jl Ampera, Senin (23/5/2016).

Hal ini berarti, kata Fahri, jika sudah ada perintah dari Majelis Syuro, apa pun pasti dilakukan. Meski apa yang diperintahkan salah, jika sudah datang order dari Majelis Syuro, maka setiap jajaran di PKS akan menurutinya.

"Itu tradisi yang saya mau akhiri. Pemimpin tidak boleh punya previlage sedemikian rupa, orang-orang di bawahnya melakukan kesalahan pun boleh karena melaksanakan tugas pimpinan. Itu tradisi yang harus dihentikan dan itu nanti bermasalah bagi partai," jelas Fahri.

"Itu yang menyebabkan PKS agak kikuk waktu ada pimpinannya yang bermasalah. Kasus-kasusnya saya dengar banyak yang diselesaikan secara internal. Jadi misalnya orang itu melakukan pelanggaran hukum nggak apa-apa. Di dalam dimaafkan, selesai, lalu dianggap tidak ada masalah," lanjut dia.

Menurut Fahri, dalam sidang ada banyak hal yang terungkap. Termasuk soal banyaknya kalimat 'tidak ada aturan' terucap soal pemecatan kader dari partai. Ia pun mengaku siap mengeluarkan amunisinya untuk melawan PKS.

"Padahal tidak boleh menghukum tanpa aturan, jadi hukum itu harus jelas. Karena kalau seperti tadi banyak 'tidak ada ketentuan, tidak ada ketentuan' wah bahaya sekali itu ada terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan rupanya menurut PKS itu tidak ada aturan," tutur Fahri.

Baca Juga: Kuasa Hukum PKS: Aneh PN Jaksel Kabulkan Gugatan Fahri Hamzah

"Artinya seolah-olah kerugian yang dilakukan kepada saya menjadi tidak dibela karena seolah-olah tidak ada aturan padahal keberatan saya kepada negara itu pasti ada aturannya, negara ada undang-undangnya, baik itu tentang HAM atau tentang hak-hak individu jadi tidak boleh mengatakan itu tidak ada aturannya," tambahnya.

Fahri menyebut PKS telah melakukan kesalahan dengan pedomanan 'asal bapak senang'.

"Apa pun bisa dilakukan demi melakukan perintah dari bos. Ini 'asal bapak senang', bahaya sekali ada di sistem partai. Jadi rupanya kita setiap yang di PKS ini menurut rezim sekarang ini setiap Anda bikin statement dan tidak disukai oleh pimpinan dikliping sebagai dokumen bukti pembangkangan," beber Fahri. (elz/nrl)