Mendagri: Pemerintah Teliti Hizbut Tahrir, Termasuk Ucapan Tokohnya

Jakarta - Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengaku terdaftar di Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai partai politik. Apa benar?

Saat dikonfirmasi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku belum tahu persis soal itu. Yang pasti, kata Tjahjo saat ini organisasi tersebut kini sedang diteliti, termasuk pernyataan-pernyataan pimpinannya.

"Aku enggak (tahu) detil ya. Tapi oleh Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Polri, baru saja dibahas dengan mencermati gelagat, perkembangan, dinamika di ormas tersebut. Pernyataan tokoh-tokoh ormas tersebut, Rabu kalau enggak salah, baru dibahas, Minggu kemarin," kata Tjahjo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Namun, Tjahjo belum bisa menjelaskan lebih detil pembahasan yang dilakukan terhadap organisasi tersebut. Dia juga mengatakan belum ada keputusan yang diambil terkait organisasi itu.

"Nah soal pembahasan apa, ini belum. Yang memutuskan final kan harus terpadu. Bagaimana dari kepolisian, karena setiap kegiatan kan yang memberi izin kan kepolisian. Bagaimana intelijennya," katanya.

"Tapi prinsipnya pemerintah mengambil tindakan dalam koridor hukum yang ada. Tidak like and dislike," tambah Tjahjo.

Meski demikian, Tjahjo tak menampik jika ada yang menanggap HTI sebagai partai politik. Bahkan, masalah itu kata Tjahjo sudah pernah dibahas.

"Malah sudah pernah dibahas di Majelis Ulama (MUI) dan PBNU, pengertian ormas keagamaan yang bagaimana. Kalau niatnya dia melawan atau melanggar berdaulatan negara ya enggak bisa dong," kata Tjahjo.

"Jadi intinya ya, kejahatan, apapun yang melawan kedaulatan negara itu kan kejahatan. Kejahatan akan semakin meraja lela kalau orang-orang baik hanya berdiam diri," tambahnya.

(jor/dra)