Terganggu Suara Bising, Penghuni Sudirman Mansion Bisa Mengadu ke Ahok

Aditya Fajar Indrawan - detikNews
Selasa, 10 Mei 2016 07:02 WIB
Foto: Aditya Fajar Indrawan/detikcom
Jakarta -
Penghuni Sudirman Mansion melakukan aksi protes atas suara bising dari sebuah bar dengan menggelar spanduk raksasa. Posisi spanduk itu membentang di bagian muka apartemen dengan panjang ke bawah hampir 'menutupi' empat lantai bangunan.

Seorang petugas keamanan setempat menyebut pemasangan spanduk itu dilakukan pada Senin, 9 Mei 2016, pada pagi hari. Warga difasilitasi pengelola memprotes suara bising bar outdoor yang berada di gedung seberang.

"Kan itu bar tempatnya di outdoor jadi semua penghuni di sekitar sini dan juga Sudirman Mansion dari lobi sampai penghuni di lantai paling atas terganggu sama suara berisiknya," kata sang petugas keamanan saat ditemui, Senin (9/5/2016) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Spanduk raksasa tersebut bertuliskan 'Anak dan Bayi Kami Tidak Bisa Tidur karena Lucy in the Sky sangat Berisik dan Tidak Peduli Kenyamanan Warga Sekitar'. Spanduk ditulis dengan latar belakang kain kuning dengan font hitam.

Foto: Aditya Fajar Indrawan/detikcom


Suara bising biasanya terdengar ketika akhir pekan atau ada acara pesta tertentu. Bar tersebut memang letaknya di bagian atap gedung dan berlokasi outdoor.

Saat detikcom berada di sekitar lokasi pada Senin malam, tak terdengar suara bising di sana. Suasana pun terpantau sepi. Saat detikcom berusaha mengonfirmasi, manajemen Lucy in The Sky tidak ada yang bisa ditemui.

Terkait gangguan yang dikeluhkan penghuni apartemen itu, sebenarnya mereka atau para pihak yang merasa terganggu dengan kebisingan itu bisa melapor ke Pemprov DKI. Hal itu diatur dalam Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-undang Gangguan.

Pasal 4 ayat (2)

Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.

Pasal 12

Masyarakat atau tetangga di sekitar tempat kegiatan usaha berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP atas Izin Gangguan atau izin perluasan tempat usaha yang telah diterbitkan apabila terjadi penyimpangan dalam menjalankan kegiatan usaha atau menimbulkan gangguan terhadap ketentraman, ketertiban, dan lingkungan.

Apabila hal itu tidak diindahkan oleh pihak terkait, maka Pemprov DKI dapat memberikan sanksi administratif. Perihal sanksi itu telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Perda nomor 15 tahun 2011.

Pasal 22 ayat (1) huruf b

mengabaikan keberatan masyarakat atau tetangga di sekitar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran lisan
b. teguran tertulis
c. pencabutan izin
d. penyegelan, dan
e. penutupan tempat usaha (dhn/dhn)