Layanan Online di Malang: KTP, KK, dan Akta Kelahiran Selesai di Kelurahan

Muhammad Aminudin - detikNews
Jumat, 29 Apr 2016 17:51 WIB
Foto: M Aminudin/detikcom
Malang - Pelayanan publik menjadi prioritas kepemimpinan Wali Kota Malang Moch Anton. Seperti halnya, layanan khususnya dalam pengurusan administrasi kependudukan, yang saat ini sudah menggunakan sistem online di 57 kelurahan tersebar di 5 kecamatan.

Pelayanan menyedot anggaran sebesar Rp 1,2 miliar, kini memangkas sistem birokrasi pengurusan administrasi kependudukan. Biasanya, masyarakat akan mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun akta kelahiran harus rela melalui mekanisme konvensional.

Diawali dari RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga sampai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlokasi di Block Office atau perkantoran terpadu di Jalan Mayjen Sungkono, Kecamatan Kedungkandang, ujung timur Kota Malang.

Foto: M Aminudin/detikcom

Namun, dengan adanya pelayanan ini, maka warga masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).  

Kepala Dispendukcapil Kota Malang, Metawati Ika Wardani, ini merupakan program jemput bola. Karena masyarakat jadi lebih hemat waktu dan tidak perlu jauh-jauh untuk mengurus kependudukan.

"Pelayanan kependudukan yang dilayani di kelurahan di antaranya yaitu Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian. Sementara untuk perekaman data KTP Elektronik (KTP-El) masih harus dilakukan di Kantor Dispendukcapil," katanya, Jumat (29/4/2016).

Foto: M Aminudin/detikcom

"Dan yang juga perlu diingat bahwa pelayanan dokumen kependudukan ini tidak dipungut biaya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga Kota Malang. Hal ini juga merupakan salah satu wujud program peduli wong cilik yang dicanangkan Wali Kota Malang untuk menuju Kota Malang yang bermartabat," tambahnya.

Layanan online ini juga memutus durasi waktu pengurusan kependudukan, yang semuanya gratis. Setiap kelurahan disiagakan 6 sampai 8 petugas pelayanan.

"Contoh, masyarakat kehilangan KTP, tinggal datang ke kelurahan dengan membawa fotokopi KK dan laporan polisi. Untuk pengurusan ini bisa selesai hanya tiga hari," ungkap Dimas Putra Pratama, salah satu petugas Kependudukan di Kelurahan Tunggulwulung, Kota Malang.

Foto: M Aminudin/detikcom

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang Zulkifli Amrizal, penggunaan sistem ini tidak luput dari keinginan Wali Kota Anton memangkas mata rantai pengurusan kependudukan. Di sisi lain, melalui sistem ini akan mempermudah serta mempercepat proses administrasi.

"Ini kemudahan layanan untuk administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dan sidik jari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kami (Kominfo) hanya menyediakan infrastruktunya di kelurahan-kelurahan, karena semua pengurusan administrasi dilakukan oleh Dispenduk," ungkap Zulkifli.

Diuraikan, jika bandwidth di masing-masing kelurahan sebesar 10 Mbps untuk pelayanan kependudukan online tersebut. Hal ini dimaksudkan guna mendukung kecepatan akses data, hingga tidak memerlukan waktu banyak. "Ini komitmen kami, bagaimana peningkatan pelayanan kepada masyarakat," urainya.

Foto: M Aminudin/detikcom

Sistem online kependudukan ini juga tidak lain upaya Pemkot Malang mengoptimalkan e-goverment dengan memacu tiap kelurahan untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang IT sehingga 57 kelurahan di kota Malang dan SKPD akan terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan.

Apabila sebelumnya kepengurusan akta kelahiran harus ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil kini hanya perlu datang ke kelurahan karena sistem administrasi pendudukannya telah terintegrasi. (ugik/trw)