Nelayan Gugat Keputusan Ahok Soal Reklamasi di Jakarta Utara

Wisnu Prasetyo, - detikNews
Kamis, 07 Apr 2016 15:44 WIB
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Nelayan di Jakarta Utara menggugat keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok soal reklamasi. Mereka menilai keputusan itu tak sesuai UU.

"Kami menggugat gubernur karena izinnya," jelas pengacara nelayan dari LBH Jakarta, Muhamad Isnur di PTUN di Cakung, Jaktim, Kamis (7/4/2016).

Isnur menjelaskan alasannya, izin-izin yang dikeluarkan dianggap tidak prosedural. Belum lagi, disebar isu kalau reklamasi menghindari banjir.

"Kami sudah hadirkan ahli undang-undang dan hadirkan ahli lingkungan. Jadi kalau ada isu-isu atau mitos bahwa reklamasi ini untuk menghindari banjir itu menurut ahli dari IPB dan ITB itu semuanya gosip. Justru reklamasi mempercepat banjir karena menghambat air ke laut," jelas dia.

Agenda sidang hari ini jawaban dari tergugat. Gugatan sendiri dilayangkan lima nelayan dan ada dua organisasi, WALHI dan KIARA.

"Kami anggap gubernur tidak punya kewenangan," imbuh Isnur.

Sejumlah hal dibeberkan Isnur terkait reklamasi itu, mulai dari faktor lingkungan, pelanggaran UU, sampai HAM yang dilanggar.

"Apakah sidang ini jujur atau tidak, tapi dengan ditangkapnya presdir Agung Podomoro Land dan dengan terkuaknya perkara ini kami sedikit berharap hakim punya kejujuran, punya keberanian melihat fakta yang ada dan hukum yang ada dan kami berharap tidak ada intervensi kepada hakim di sini," urai dia.

"Ahok pernah bilang izin peraturan lama itu ada di orde baru itu kebijakan yang buruk, harusnya kepentingan sekarang harus dibawa oleh pemimpin di zaman sekarang. Kita tidak perlu lagi menggunakan aturan yang lama, jangan berlindung dari perlindungan yang lama," tutup dia. (dra/dra)