DetikNews
Senin 21 Maret 2016, 00:41 WIB

Demokrat Minta Pemerintah Hormati Kedaulatan Partai Politik

Elza Astari Retaduari - detikNews
Demokrat Minta Pemerintah Hormati Kedaulatan Partai Politik Foto: Elza Astari/detikcom
Surabaya - Dari 10 rekomendasi Partai Demokrat (PD), salah satunya adalah mengenai kedaulatan partai politik. PD meminta agar pemerintah memberikan kebebasan atas sikap atau kebijakan tiap parpol.

"Selama 1,5 tahun ini banyak yang minta SBY diam saja. Saya sebagai mantan presiden hemat mengeluarkan suara. Sekali-kali melepaskan tweet untuk kebaikan, tidak ada yang kasar, menyerang, apalagi fitnah," ujar Ketua umum PD Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat konsolidasi Harris Hotel, Gubeng, Surabaya, Minggu (20/3/2016).

Namun SBY mengaku tidak bisa memahami jika ada pihak tertentu yang tidak suka kala ia berbicara dalam kapasitas Ketum PD. Padahal itu dilakukan untuk kepentingan partai yang ia pimpin.

Suami dari Ani Yudhoyono ini pun memberi contoh, saat melakukan safari Tour De Java, dirinya kerap mendapat pandangan nyinyir dari sejumlah pihak. Sementara kegiatan tersebut dilakukan selain untuk menampung aspirasi rakyat, sekaligus sebagai bentuk konsolidasi dengan kader-kader di daerah.

"Niat kami baik, menyapa rakyat, menyapa kader, menggerakkan mesin partai. Itu kan hak kita. Kedaulautan partai untuk menggerakkan mesin partai untuk tujuan baik. Jadi tidak perlu lah (ada yang mengatakan) 'ada apa ini', 'ngapain itu'," tukas SBY.

"Lantas lewat sosmed, ada yang menyerang, membully. Tapi sabar saja. Saat ini menurut penilaian saya dan banyak orang, mohon jangan marah, DPR kita, para pengamat tidak sekritis dulu.  Kalau sekarang lebih sunyi, tidak ada yang bicara, malah lebih bahaya. Siapa yang akan mengontrol pemerintah," sambungnya.

Kritikan dinilai SBY sebagai bentuk tanggung jawab setiap golongan untuk memastikan bahwa pemerintahan dapat berjalan dengan benar. Sekaligus sebagai bentuk demokrasi. Itulah yang dilakukan partai berlambang Mercy tersebut.

"Rekomendasi PD menyampaikan soal akuntabilitas, penggunaan anggaran, utang-utang baru, pembiayaan infrastruktur. PD mengingatkan betul-betul. Jangan ada penyimpangan. Jika tidak ada yang mengingatkan dengan harapan kita, KPK dan penegak hukum seperti zaman kita," jelas SBY.

"Di era saya (korupsi) kecil-kecil pun kena. Kalau sekarang ada penyimpangan besar lalu kemudian di sana sini selamat, kayak apa negara kita. Padahal kita ingin better and better," imbuh jenderal purnawirawan itu.

Dari 10 rekomendasi yang telah disampaikan PD, beberapa memang mengkritii tentang kebijakan pemerintah. Seperti pembangunan infrastruktur yang dinilai PD seharusnya tidak mengurangi program-program bantuan kepada rakyat. Rekomendasi dibacakan oleh Sekjen PD Hinca Pandjaitan.

"Upaya pemerintah yang terus fokus membangun infrastruktur sesungguhnya baik agar dalam jangka panjang ekonomi Indonesia makin kuat. Partai Demokrat mendukung penuh kebijakan dan upaya ini. Namun demikian, perlu dipastikan dengan seksama kebijakan pembiayaan yang tepat," tutur Hinca dalam kesempatan yang sama.

"Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN dan swasta. Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan," lanjut dia.

Untuk itu, PD menilai perlu ada sinergi dan koordinasi yang baik dari semua pemangku kepentingan agar segala kebijakan dapat berhasil dan berjalan dengan tepat sasaran. Terkait soal akuntabilitas dan transparansi, PD meminta agar pemerintah menjelaskan kepada publik terkait penggunaan dana dalam proyek-proyek yang ada.

"PD mengetahui terjadi permasalahan cukup serius dalam APBN kita. Oleh karena itu, perlu segera dicarikan solusinya secara rasional dan feasible. Perlu pula dijelaskan kepada rakyat secara transparan agar rakyat tahu duduk permasalahannya," terang Hinca.

Ini terkait soal kekurangan dana pemerintah terhadap proyek-proyek tertentu, terutama pembangunan infrastruktur. "Dari mana menutup defisit itu, apakah dengan menambah utang baru atau pengurangan anggaran untuk pos-pos tertentu," lanjutnya.

Soal kedaulatan partai, PD mengingatkan bahwa parpol adalah salah satu pilar demokrasi. Untuk itu semua pihak, terutama pemerintah, diharap dapat menghormati setiap parpol yang ada di Indonesia.

"Semua harus menghormati kedaulatan partai termasuk kekuasaan sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pastikanlah agar supremasi hukum yang utama, bukan supremasi politik. Hukumlah Panglima, bukan politik," tutup Hinca.


(ear/miq)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed