Mengupas Kejahatan Perikanan di Buku Ota 'Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan'

Jabbar Ramdhani - detikNews
Kamis, 10 Mar 2016 22:42 WIB
Foto: Salmah Muslimah
Jakarta - Pegiat hukum terkemuka Mas Achmad Santosa atau biasa disapa Ota menerbitkan buku berjudul "Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan" setebal 318 halaman. Buku ini merupakan kumpulan pemikiran Ota berdasarkan pengalamannya terlibat langsung dalam berbagai penugasan dalam ranah publik selama kurun waktu 2010-2016. Buku tersebut akan diluncurkan di Plataran Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (10/3/2016).

Ota pernah menjadi koordinator tim ahli dalam perumusan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejak Desember 2014 Ota menjabat sebagai Ketua Tim Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF). Januari 2016 hingga kini  Ota bertugas sebagao Koordinator Staf Khusus, Satuan Tugas Nasional Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal yang dibentuk oleh Presiden Jokowi dan diketuai oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Buku ini membahas tentang berbagai sumber daya alam, mulai sumber daya laut dan hutan. Ada juga pembahasan pencemaran industri, masalah kejahatan perikanan yang biasa terkait dengan isu perdagangan manusia. Ota memberikan masukan perlunya good governance, sistem hukum yang kuat dan penegakan hukum yang adil dan konsisten untuk menyelesaikan masalah ini.

Pembahasan buku ini diawali dengan gagasan greener constitution sebagai solusi penggerak utama pembangunan berkelanjutan untuk memperkokoh pembangunan paradigma yang berpihak kepada perlindungan daya dukung ekosistem yang berkeadilan.

Dengan tantangan kondisi ekosistem sumber daya alam yang semakin berat, perlu adanya ketegasan sikap dari pemimpin negara, seluruh politisi dan masyarakat sipil untuk melakukan konstitusionalisasi norma hukum atau perlindungan lingkungan ke kategori yang lebih tinggi.

Dengan demikian, hak konstitusional di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang mulai diakui di Indonesia perlu dibuat lebih hijau (greener) sehingga mampu mendorong adanya perubahan paradigma dan perilaku penentu kebijakan dalam memandang pembangunan dan ekosistem sumber daya alam Indonesia.

Bab lainnya berisi tentang era baru pemberantasan illegal fishing di Indonesia dan sisi kelam perdagangan orang di usaha perikanan. Potensi sumber daya ikan di laut Indonesia sangat besar dan sebagian besar dikuasai oleh perusahaan besar yang berafiliasi dengan perusahaan asing yang rentan akan praktek kejatahan perikanan.

Menurut Ota kejahatan perikanan itu seringkali berdampingan dengan parktik pelanggaran HAM seperti perdagangan orang, perbudakan, pengupahan di bawah standar, bahkan sampai penahanan gaji para ABK.

Namun seiring berjalannya waktu, praktik penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan semakin baik. Penegakan hukum dilakukan secara administratif, perdata, dan pidana termasuk sanksi paling baru bagi kapal pencuri ikan yakni ditenggelamkan. Penegakan sanksi ini memberikan efek yang baik bagi perekonomian khususnya nelayan-nelayan kecil yang semakin mudah mendapatkan ikan-ikan di laut.

Bab lainnya dalam buku ini membahas tentang penegakan hukum administrasi dalam perlindungan lingkungan hidup. Bab ini merupakan ringkasan disertasi Ota dalam bidang studi ilmu hukum. Ota menulis manfaat penegakan hukum administrasi dengan mendayagunakan perizinan, pemantauan kepatuhan, penjatuhan sanksi administrasi, termasuk pencabutan izin merupakan jenis penegakan hukum yang berfungsi mencegah timbulnya kerusakan ekosistem. Namun demikian, potensi penegakan hukum administrasi tidak didayagunakan secara optimal, sehingga tingkat kepatuhan pelaku usaha secara nasional terhadap peraturan perundang-undangan sangat rendah.

Menurut Ota salah satu lemahnya fungsi penegakan hukum administrasi adalah ketidakmampuan birokrasi melakukan pendeteksian pelanggaran (ability to detect), penanggapan (ability to respond) dan penjatuhan hukuman yang setimpal (ability to punish).

Bab selanjutnya membahas tentang  akses peluang melalui gugatan warganegara (citizen lawsuit) yang merupakan peluang baru bagi setiap warganegara untuk memperjuangkan realisasi dari penghargaan dan perlindungan warga negara. Ota mengingat pesan yang pernah disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kepadanya. Pesan itu adalah "Hukum itu buatan manusia jadi berpotensi tidak adil. Kalau hukum tidak adil harusnya batal demi hukum".

"Kata-kata itu memiliki nuansa filosofis dan mengandung makna yang dalam, bahwa 'beyond the law, but justice' dalam memberantas  Illegal, Unreported and Unregulated Fishing dan kejahatan perikanan. Penegak atau pegiat hukum selalu diingatkan untuk tidak naive apalagi bersikap terlalu normatif," tulis Ota dalam pengantar bukunya.


(slh/nrl)