Fahira Idris Minta Presiden Jokowi Buat Keppres Boikot Produk Israel

Jakarta - Salah satu kesepakatan yang dihasilkan dari Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (KTT LB OKI) ke-5 adalah memboikot produk-produk Israel, seperti yang dibacakan oleh Presiden Jokowi dalam pidato penutupnya. Menyikapi seruan tersebut, Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris meminta agar Jokowi dapat mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres).

"Seruan boikot produk Israel oleh Presiden Jokowi harus ditindaklanjuti dan dilembagakan melalui Keputusan Presiden yang diikuti dengan keputusan menteri terkait, terutama yang terkait dengan perdagangan," ujar Fahira di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Fahira mengungkapkan, meski Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan langsung dengan Israel namun Kementerian Perdagangan harus segera melakukan pengecekan ke pasar. Hal ini dinilainya perlu agar dapat diketahui dengan jelas ada atau tidaknya produk Israel yang beredar.

Setelah turun ke lapangan, pemerintah bisa mengumumkan kepada masyarakat agar tidak membeli produk-produk tersebut. Menurut Fahira, sebenarnya gerakan boikot Israel sudah mulai bergulir sejak 2005 di seluruh dunia yang dikenal dengan sebutan Boycotts Divestment and Sanction (BDS) atau Boikot Divestasi dan Investasi Israel.

Gerakan itu merupakan sebuah kampanye tanpa kekerasan dan protes yang dilakukan terhadap Israel yang melakukan penindasan terhadap Palestina. Gerakan tersebut juga cukup memukul perekonomian mereka.

"Di Afsel, pemerintahnya bahkan sampai membuat undang-undang agar semua produk yang berasal dari Wilayah Pendudukan Israel diberi label agar warga Afsel tidak membelinya. Pada Oktober 2015 lalu, kita juga saksikan 300-an akademisi dari berbagai universitas di Inggris menyatakan memboikot institusi pendidikan asal Israel," terangnya.

Oleh karenanya, Fahira menyebut penting kiranya boikot produk Israel oleh Presiden Jokowi ditindaklanjuti dengan aksi nyata sehingga isu boikot produk, budaya dan akademik Israel oleh pemerintah dan masyarakah Indonesia tidak hanya menguat saat terjadi kekerasan di Palestina.

"Apa yang dilakukan Israel di Palestina, lebih parah dengan apa yang terjadi saat sistem politik aprtheid diterapkan di Afrika Selatan. Oleh karena itu, salah satu strategi efektif mengakhiri penjajahan Israel adalah melalui perlawanan global di seluruh dunia, sama seperti saat dulu saat dunia meruntuhkan rezim apartheid Afrika Selatan," tutup Fahira. (aws/kha)