Perdebatan di Kabinet Diminta Tak Dibawa ke Ranah Publik

Jakarta - Kegaduhan antarmenteri di kabinet sudah membuat publik gerah. Para pembantu presiden pun diminta menyelesaikan perbedaan di rapat kabinet, bukan di ranah publik.

"Orang beda pendapat di kabinet di sistem presidensial harus diselesaikan presiden. Konflik menteri itu lumrah, tapi tidak bocor ke publik. Sehingga dibaca masyarakat kabinet solid," kata mantan Deputi Bidang Politik Wapres, Djohermansyah Djohan di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3/2016).

Hal itu disampaikan dalam diskusi Smart FM dan Populi Center bertemakan 'Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi'. Djohermansyah pernah mengikuti rapat kabinet di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan perdebatan pun juga muncul.

"Saat rapat kabinet, antar menteri sering terjadi perbedaan pendapat, sampai konflik fisik, hampir adu jotos. Itu sebelum dimulai sudah panas-panasan, untung ada menko yang memisahkan," ungkap mantan Dirjen Otda Kemendagri ini.

Djohermansyah menggambarkan proses perdebatan di kabinet saat era SBY. Ketika itu, menko memiliki peranan untuk mencapai satu visi.

"Kalau ada perbedaan di kabinet, presiden lalu mengarahkan untuk diselesaikan oleh menko. Kalau tidak selesai, minta wapres selesaikan, baru laporkan ke presiden.
Saya tidak lihat itu di kabinet sekarang," ujar Djohermansyah.

Sementara itu, Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto mengatakan bahwa para menteri seharusnya sadar posisi sebagai bawahan presiden. Perdebatan di kabinet bisa disampaikan dengan cara yang lebih elegan.

"Menteri harus paham posisi sebagai bawahan presiden. Tidak bisa melangkahi presiden. Kalau presiden sudah beri instruksi, harus ikuti. Ketidaksetujuannya harus pakai cara yang elegan. Di rapat tidak masalah, tapi tidak ditunjukkan ke publik," ucap Erwan.

"Kalau ditegur tidak bisa, ya bisa diganti. Kalau tidak sejalan dengan presiden, ya mohon maaf," pungkasnya.

(imk/faj)