Ketua MPR Bantah GBHN Bakal Batasi Kewenangan Presiden

Jakarta - MPR berencana membuat Haluan Negara. Wacana ini lantas menimbulkan kekhawatiran soal kewenangan presiden. Pasalnya, pada saat garis-garis besar haluan negara (GBHN) diterapkan pada masa Orde Baru, posisi presiden hanya menjadi mandataris MPR.

Namun, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan bahwa haluan negara yang sedang direncanakan ini tidak punya tendensi ke arah tersebut. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia pun akan tetap presidensial.

"Itu gak ada kaitannya. (Haluan negara) hanya bagaimana nanti Indonesia ke depan. Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat, bukannya bertanggung jawab langsung kepada MPR," ucap Zulkifli Hasan di Hotel NAM, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (4/3/2016).

Ketua Umum PAN ini juga mengatakan bahwa presiden masih boleh menjalankan visi-misinya. Dan hal itu akan dirumuskan oleh para ahlinya.

"Itu nanti akan dirumuskan seperti apanya, agar tidak membatasi presiden, agar tidak mengganggu yang lain. Yang penting begini, amandemen itu tidak seperti dulu, bukan kekhawatirannya nanti presiden dipilih MPR, nanti presidensial diganti parlementer," ucapnya.

Menurut Zulkifli, haluan negara yang dibuat ini dimaksudkan sebagai sebuah visi negara. Sehingga ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Ini hanya kita perlu visi punya haluan negara. Agar bupati dan gubernur tidak sewenang-wenang dengan sumber daya alamnya," tutur Zulkifli.

Zulkifli mengakui bahwa di MPR sendiri, suara mayoritas menyatakan setuju akan rencana pembuatan haluan negara. Dalam setahun ini akan dilakukan pewacanaan di berbagai instansi.

"Ini kan baru mulai, masih setahun, Brur. Baru sekali ini, mau 50 kali lagi dengan kampus. Baru dengan ormas seperti Muhammadiyah, NU, Kristen, Budha dan lainnya. Selain itu juga instsnai seperti TNI, Polri dan kementerian. Karena baru diputusin minggu lalu. Ketok palu di MPR untuk melakukan tahapan-tahapan ini," kata Zulkifli.

Setelah itu MPR akan menggelar seminar-seminar, public hearing. Tahapan terakhir, MPR akan tanya kepada rakyat.

"Kalau memang nanti dinyatakan perlu haluan negara, nanti kita akan komunikasikan dengan partai-partai politik. Tapi kalau memang nanti dulu, yasudah," ucapnya.

(tor/van)