JK Soal Daerah Otonomi Baru: Selesaikan Aturan Pelaksana Dulu

Ferdinan - detikNews
Selasa, 01 Mar 2016 18:23 WIB
Foto: Ferdinan/detikcom
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah masih fokus menyelesaikan aturan pelaksana UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda terkait daerah otonomi baru (DOB). Sejauh ini, belum ada pembahasan mengenai persetujuan terhadap 88 DOB.

"Ya dibicarakan itu tetap menyelesaikan aturan-aturan dasarnya dulu. Belum membicarakan pemekaran yang itu, karena kan juga harus dibuat PP tentang kriteria-kriteria yang baik. Itu tentu yang oleh pemerintah akan tetap kami jalankan," ujar pria yang karib disapa JK itu di kantor Wapres Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (1/3/2016).

JK mengatakan pemerintah masih ingin melanjutkan moratorium pemekaran daerah. Sebab pemekaran daerah akan menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau sisi pemerintah tetap moratorium dulu melihat kondisi keuangan yang lebih baik. Kita fokus itu kepada peningkatan penggunaan desa, kabupaten daripada membagi-bagi dulu pada dewasa ini," sambungnya

Selain itu, JK menyebut persetujuan pembahasan proses pemekaran 88 DOB antara Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri masih sebatas menyusun peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana.

"Baru dibicarakan tentang PP-nya. Setuju untuk membahas kriteria-kriteria," ujarnya.

Sebelumnya Institut Otonomi Daerah (Otda) setuju moratorium pemekaran daerah tetap dilanjutkan. Moratorium dianggap perlu dilakukan guna memastikan tidak ada daerah pemekaran yang nantinya gagal berkembang.

"Mungkin negara perlu dibantu untuk betul-betul mengingatkan terutama DPR yang sangat berhasrat memekarkan itu, ini moratorium dulu. Karena sebetulnya kalau bisa kita ngomong terus terang walau sulit untuk kita mengatakan gagal, tapi performance banyak daerah pemekaran sangat minim sekali. Yang tidak ada hubungan antara pemekaran dan kesejahteraan masyarakat," ujar pendiri Institut Otda, J. Kristiadi usai bertemu Wapres JK hari ini.

Otonomi daerah ditegaskan bukan sekadar diterjemahkan sebagai keharusan membuat daerah otonom baru (DOB). Namun harus dipastikan kemampuan daerah pemekaran tersebut untuk berkembang nantinya.

Sementara itu, Presiden Institut Otda Djohermansyah Djohan mengatakan DPR tidak bisa memaksakan melanjutkan pemekaran 88 DOB.

"Kami tadi diskusikan soal otonomi daerah isunya adalah yang hangat sekarang ini soal pemekaran daerah, yang DPR menuntut misalnya supaya dilanjutkan dulu pembahasan yang 88 DOB pada periode pemerintahan yang lama. Saat kita bahas bersama Pak Wapres, Pak Wapres bilang ini harus dilihat dulu ketentuan perundang-undangan yang baru (UU) Nomor 23 tahun 2014, yang mengatur sangat ketat pemekaran-pemekaran daerah," ujar Djohermansyah. (fdn/dhn)