Rapat dengan Komisi I DPR, Sutiyoso Minta Kewenangan BIN Ditambah

Elza Astari Retaduari - detikNews
Senin, 29 Feb 2016 16:47 WIB
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Kepala BIN Sutiyoso hari ini rapat dengan Komisi I DPR. Salah satu yang dibahas adalah soal wacana penambahan kewenangan BIN untuk memanggil orang yang diduga terlibat dalam terorisme.

Wacana itu memang disebut-sebut menjadi salah satu perubahan dalam revisi UU Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme. Meski begitu, muncul sejumlah pro dan kontra mengenainya.

"Seperti yang diusulkan dalam rancangan undang-undang itu, bukan menangkap, tapi kami mau memanggil orang gitu. Untuk mendalami sebuah informasi, kami kan perlu memanggil orang. Itu saja. Bukan menangkap seperti pekerjaan polisi," ungkap Sutiyoso.

Hal tersebut disampaikannya usai rapat dengan Komisi I di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/2/2016). Rapat itu digelar tertutup.

Dalam rapat, sejumlah agenda maupun isu-isu terkini juga turut dibahas. Termasuk mengenai adanya penambahan anggaran untuk menunjang kinerja BIN.

"Apa yang kami programkan disetujui oleh komisi. (Program) ya dalam menangani separatis, radikalisme, terorisme. Mereka memahami kenapa BIN perlu penambahan kewenangan," jelas jenderal purnawirawan TNI itu.

Sutiyoso pun yakin DPR akan menyetujui penambahan wewenang BIN terkait pemberantasan terorisme. Saat ini draf revisi UU Terorisme sudah diserahkan ke DPR dan akan dibahas melalui panitia khusus (pansus).

"Mereka memahami untuk melemgkapi penyelidikan, informasi, memanggil orang bukan menangkap," tegas Sutiyoso.

Sementara itu Pimpinan Komisi I Mahfudz Siddiq mengakui memang ada sedikit pembasan mengenai penambahan kewenangan BIN dalam rapat kali ini. Namun dia menyatakan DPR belum memutuskan apapun dan masih akan membahasnya.

"Ada dibicarakan cuma di draf revisinya kan nggak ada. Tergantung pansusnya. Pansus belum terbentuk sekarang," terang Mahfudz di lokasi yang sama.

Meski begitu mengenai isu itu, kata Mahfudz, tidak menutup kemungkinan akan dibahas oleh DPR. Apakah nantinya akan bertabrakan dengan kewenangan Polri, DPR masih akan melakukan kajian lagi.

"Masih mungkin didiskusikan sepanjang ada koridor yang jelas, batasan yang jelas, sehingga tidak masuk kepada penyalahgunaan kewenangan. Masuk ke wilayah pro Justicia. Masih mungkin dibicarakan," tutup politisi PKS itu. (ear/tor)