MPR Terus Tampung Aspirasi Masyarakat Soal Amandemen UUD 1945

Jakarta - Wacana untuk mengamandemen UUD 1945 terus digaungkan oleh MPR. Ketua MPR Zulkifli Hasan terus menerima masukan masyarakat soal wacana amandemen tersebut.

"Soal amandemen akan dibahas setahap demi setahap. Bila perlu, dalam soal amandemen kita bertanya kepada masyarakat. Dari sini MPR baru mengambil sikap," kata Zulkifli di pengukuhan dan pembukaan Rakernas ICMI di Gedung Menara 165, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (10/2/2016).

Ketum PAN itu menjabarkan, sejauh ini sudah ada beberapa masukan yang diterimanya terkait amandemen UUD 1945. Di antaranya ada yang mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945 sebelum amandemen, ada yang menginginkan UUD 1945 yang sekarang dipertahankan, ada juga yang mendorong amandemen.

Ada juga aspirasi soal eksistensi DPD RI. Zulkifli mengungkap ada yang menginginkan DPD dipertahankan, namun ada yang merasa juga diperlukan utusan golongan.

Dalam soal GBHN, Zulkifli Hasan menegaskan tidak hanya masalah ekonomi yang direncanakan namun juga masalah wawasan kebangsaan.

"Dari semua keinginan tersebut yang semua sepakat adalah pentingnya disepakati adanya GBHN kembali," ujarnya. (tor/van)