Kubu Ical Ajukan Syarat ke Pemerintah untuk Gelar Munaslub

Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya kubu Aburizal Bakrie (Ical) mengajukan syarat jika ada desakan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Syarat itu adalah pemerintah mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali di bawah kepemimpinan Ical.

"Betul (minta pemerintah beri legal standing). Karena harus ada legal standing, kalau tidak ada nanti Munasnya tidak sah. Tetapi penyelesaian konsolidasi menyeluruh adalah melalui Munaslub," kata Waketum Golkar kubu Ical, Nurdin Halid di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016).

Hal itu disampaikan usai sesi lobi antara Ical bersama DPD I. Lobi itu dilakukan usai mayoritas DPD I masih menolak Munaslub.

"Intinya harus ada legal standing yang dikeluarkan Kemenkum HAM dari pemerintah yang berkaitan dengan pengesahan kepengurusan," jelasnya.

Menurut Nurdin, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah soal Munas Riau atau Munas Bali yang akan disahkan. Intinya, di kedua kepengurusan itu tetap pimpinannya adalah Ical.

"Pihak mana yang dikehendaki pemerintah, untuk menyelenggarakan Munaslub. Tetapi yang pasti pemerintah mengesahkan yang akan menyelenggarakan Munaslub itu Aburizal Bakrie dan Idrus Marham," kata Nurdin yang juga Ketua Penyelenggara Rapimnas ini.

Berdasarkan AD/ART Golkar, Munaslub bisa diadakan bila ada kejadian luar biasa. Tidak disahkannya oleh pemerintah itulah yang menjadi hal memaksa.

"Itu keadaan yang memaksa dari Partai Golkar harus menyelenggarakan Munaslub," tambahnya.

Nurdin menyebut kubu Ical sebagai penyelenggara Munaslub. Namun, kubu Agung siap diterima untuk bergabung.

"Iya. Betul (dari Ical). Dengan tetap merangkul teman-teman yang ada di Agung Laksono," ujar Nurdin.

Desakan agar Golkar menggelar Munas disampaikan oleh Tim Transisi yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla. Anggota Tim Transisi antara lain, Akbar Tandjung, Agung Laksono, Emil Salim dan Abuizal Bakrie.

(imk/erd)