"Dalam undang-undang kepartaian saat ini semua, apa perbedaan pendapat di internal partai itu kan semua diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Jadi, setiap partai juga punya Mahkamah Partai. Dan, kalau di PKS punya BPDO (Badan Penegak Disiplin Organisasi) partai. Mahkamah partai itu kan ad hoc jadinya. Jadi nanti apa rekomendasi itu sifatnya diputuskan oleh Mahkamah Partai," kata Sekjen PKS Taufik Ridlo kepada wartawan di arena Rakornas PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Rabu (13/1/2016).
Lalu sanksi apa yang bakal dijatuhkan kepada Fahri yang telah diproses BPDO PKS terkait dugaan pelanggaran disiplin yang dilaporkan oleh DPP PKS?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Mahkamah Partai PKS bisa menjatuhkan sanksi terberat tergantung pelanggarannya. "Ya tergantung. Kalau sanksi terberatnya di partai, di keluarkan sampai diperingatin," kata Taufik.
Tentu saja keputusan tersebut diambil setelah pengumpulan bukti-bukti. "Apakah itu bisa melanggar kedisiplinan atau enggak, itu nanti diselesaikan dulu, diselesaikan dulu, " kata Taufik saat ditanya apakah Fahri melanggar disiplin partai karena komentar-komentar kontroversialnya.
"Itulah yang nanti diselesaikan, apakah nanti itu melanggar merupakan sebuah pelanggaran kode etik dalam penegakan kedislipinan atau enggak?" sambungnya.
Taufik menegaskan DPP PKS tak mengintervensi proses persidangan di BPDO sampai Mahkamah Partai. Taufik kemudian menuturkan meski ada dinamika politik namun internal PKS tetap damai, namun disiplin partai harus tetap ditegakkan.
"Jadi begini, artinya bahwa mengandalkan disiplin nih. Disiplin, disiplin, kan perlu ada penegakan. Bila memang betul salah, secara organisasi ya tegakkan dengan kedisiplinan," tegas Taufik.
Dan apa pun keputusan Mahkamah Partai harus dipatuhi. "Final, keputusannya final. Harus dipatuhi," pungkasnya.
Lalu sanksi apa yang akan diputuskan Mahkamah Partai PKS terkait perlawanan Fahri Hamzah?
(van/nrl)











































