Usul Hidupkan Lagi GBHN, PDIP Tepis Ingin Kembali ke Era Otoriter

Jakarta - PDIP mengusulkan untuk memunculkan kembali GBHN dengan pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB). PDIP meyakinkan bahwa penerapan PNSB bukan berarti memunculkan kembali pemerintahan otoriter seperti zaman Orde Baru.

"Ya enggak (otoriter). GBHN tidak diterapkan di tradisi demokrasi otoriter. PNSB diterapkan di pemerintahan yang memahami amanat penderitaan rakyat," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam Rakernas I PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakpus, Selasa (12/1/2016).

"Jadi PNSB atau GBHN itu ditempatkan di dalam tatanan politik yang memahami amanat rakyat dan coba menempatkan bagaimana haluan negara sesuai kehendak rakyat. Bukan dalam tatanan otoriter," imbuhnya.

Hasto mengatakan, penerapan PNSB ini belum tentu menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Ketentuan tersebut akan dibahas setelah ada amandemen terbatas UUD 1945 terkait kewenangan MPR yang dapat mengatur PNSB jika memang usulan tersebut disepakati.

"Yang penting kami bicara tentang konsepsi PNSB. Dari kontennya dulu, belum ke gol," ujarnya.

Hasto menjelaskan, kewenangan MPR menyusun haluan pembangunan negara tidak bertentangan dengan tata cara pemilihan presiden secara langsung. Ketentuan tersebut juga tidak bertentangan dengan presiden yang memegang jabatan selama dua periode.

"Jadi nggak ada yang bertentangan," tuturnya (kff/imk)