Beranikah PKS Geser Fahri Hamzah dari Kursi Pimpinan DPR?

Jakarta - Dari curhat Fahri Hamzah, seolah desakan agar orang dekat Anis Matta ini mundur dari kursi Wakil Ketua DPR sangat deras. Namun setelah Fahri buka-bukaan soal kondisi internal PKS, apakah Majelis Syuro dan DPP PKS berani benar-benar menggeser Fahri?

Desakan PKS agar Fahri mundur dari kursi pimpinan DPR jelas nyata. Salah satu yang menyampaikan langsung ke Fahri adalah Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri. Namun nyatanya permintaan Salim agar Fahri melepas jabatan Wakil Ketua DPR juga tak membuat Fahri tergerak.

Setelah itu, bukan DPP PKS mengumumkan keputusan penting menggeser Fahri dari kursi pimpinan DPR, justru Fahri yang merasa diintrik buka-bukaan soal manuver sejumlah elite PKS yang seolah menggoyang kursinya. Bahasa Fahri, ada elite PKS yang gatal ingin mengambil alih kursi Wakil Ketua DPR.

"Jadi seolah-olah memang ada orang mulai agak gatal-gatal ingin ganggu saya, padahal tidak ada pintunya," ungkap Fahri usai menghadiri pembukaan Rakenas PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakpus, Minggu (10/1/2016).

Fahri menuliskan perlawanannya itu dalam pernyataan sikap sebagai berikut:

RESPON DAN KLARIFIKASI PRIHAL BERITA TENTANG EVALUASI BADAN PENEGAK DISIPLIN ORGANISASI (BPDO) DPP PKS DAN PERMINTAAN MUNDUR ATAS DIRI SAYA

Beberapa pekan ini saya mendapat banyak pertanyaan dari awak media terkait pernyataan Ketua Bidang Polkam DPP PKS (Bapak Al Muzammil Yusuf), pernyataan Presiden PKS  (Bapak Muhammad Shohibul Iman) dan pernyataan Wakil Sekjen DPP PKS (Bapak Mardani Alisera), mengenai adanya evaluasi oleh Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) DPP PKS kepada para pejabat publik yang berasal dari PKS, serta pemberitaan tentang permintaan mundur kader dan simpatisan PKS terhadap diri Saya.

Pada dasarnya Saya telah berusaha menahan diri dan terus menghindar dari awak media  terkait isu ini. Akan tetapi demi memperjelas situasi dan menjawab keresahan konstituen, kader dan simpatisan Partai kepada Saya maka perlu saya jelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Patut disayangkan akhir akhir ini banyak isu yang biasanya diselesaikan secara internal melalui mekanisme syura (musyawarah) demi maslahah, akhirnya dimunculkan menjadi konsumsi publik. Dan patut disayangkan pula karena isu yang disampaikan tersebut tidak menunjukkan fakta sebenarnya tentang apa yang terjadi.

2. Perlu diketahui bahwa BPDO dalam struktur DPP PKS bukanlah Lembaga ataupun Badan yang memiliki wewenang melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat publik. Dalam Anggaran Dasar PKS Pasal 34 ayat (1) huruf (a) dan (b) disebutkan bahwa BPDO merupakan badan yang bertugas menyelenggarakan penegakan disiplin organisasi dan melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melanggar peraturan Partai.

3. Terkait permintaan mundur dari kader dan simpatisan, perlu Saya jelaskan bahwa Saya belum pernah menerima selembar surat apapun dari kader  PKS yang meminta saya mengundurkan diri. Hanya memang pernah ada pembicaraan pribadi dengan Ketua Majlis Syuro PKS.  Namun karena permintaan itu bersifat pribadi –bukan keputusan lembaga atau institusi Partai- maka Saya juga telah memberikan tanggapan secara pribadi pula. Terkait hal ini, Saya akan menjelaskan secara lengkap pada kesempatan yang lain.

4. Saya merasa pemberitaan pemberitaan tersebut adalah bagian dari  penggalangan opini untuk menunjukkan seolah Saya telah melakukan kesalahan. Dalam kaca mata pribadi Saya sampai hari ini, Saya merasa bahwa Saya tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan dan atau pelanggaran baik dalam hukum positif maupun terhadap peraturan Partai. Selama kurang lebih 12 tahun Saya menjadi Pejabat Publik dan 17 tahun lebih setelah menjadi deklarator Partai, Saya tidak pernah dihukum oleh keputusan partai sekalipun.

5. Saya merasa tersambung dengan perasaan kader, konstituen dan simpatisan Partai dalam setiap kesempatan pertemuan dan silaturahmi ke seluruh Indonesia dan luar negeri..  sehingga tuduhan adanya kader yg meminta Saya mundur adalah tindakan pembunuhan karakter dan mengganggu kerja kerja Saya yang diatur oleh konstitusi untuk mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah.

6. Pada saatnya Saya akan melakukan Klarifikasi menyeluruh terhadap pemberitaan tersebut, agar fitnah yang menimpa Saya dan PKS dapat segera dijernihkan.

Demikian klarifikasi ini Saya sampaikan, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 10 Januari 2016

Fahri Hamzah
Anggota Ahli PKS

Setelah curhat Fahri menyebar luas bagaimana respons DPP dan Majelis Syuro PKS? Ternyata mereka tenang-tenang saja. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid menuturkan persoalan ini akan diselesaikan di internal saja.

"Ya biar sesuai harapan Fahri Hamzah kita selesaikan di internal PKS," kata Hidayat kepada detikcom, Senin (16/1/2016) siang.

Sedangkan Presiden PKS Sohibul Iman berkomentar hati-hati terkait hal ini. Namun ia mengisyaratkan agar Fahri kooperatif.

"Saudara Fahri itu kader yang negarawan, tidak diragukan lagi pasti memahami tertib dan aturan organisasi, saya harap dia kooperatif dan semoga selalu dalam kebaikan," kata Sohibul saat dihubungi detikcom, kemarin.

Apakah Fahri akan kooperatif mengikuti keputusan PKS jika tidak sesuai harapannya? Yang jelas kalau PKS kalah melawan argumen Fahri maka pandangan publik bisa buruk.

"Kharisma pengurus PKS saat ini kalah dengan pengurus sebelumnya. Bahkan untuk menggesr Fahri Hamzah saja mereka tidak menemukan argumentasi yang kuat. Jangan-jangan kepengurusan ini memang hanya berniat menyenangkan pemerintahan saja," sindir pakar politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio.

(van/trw)