Gugat 10 Perusahaan Pembakar Hutan, Menteri Siti Jangan One Man Show

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 08 Jan 2016 17:54 WIB
Jakarta - Menteri Siti Nurbaya menelan pil pahit saat menggugat PT Bumi Mekar Hijau (BMH) di kasus kebakaran hutan. Ia tidak bisa meyakinkan hakim untuk mengabulkan gugatan Rp 7,9 triliun. Atas kekalahan ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini diminta jangan one man show dalam menegakkan hukum lingkungan.

Menurut ahli lingkungan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Dr Suparto Wijoyo, upaya penegakan hukum lingkungan telah dirintis sejak tahun 2005. Sejak saat itu, dibuat MoU antara Kementerian Lingkungan Hidup, Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung (MA) tentang kesepahaman penegakan hukum lingkungan. Lalu dibuat diklat hukum lingkungan bagi polisi, jaksa dan hakim. 

Namun satu dasawarsa berlalu, komitmen bersama aparat ini tiba-tiba dikagetkan dengan putusan PN Palembang. 

"Ini harus menjadi introspeksi kolektif. Jangan-jangan gugatan pemerintah lemah (di kasus PN Palembang)," kata Suparto saat berbincang dengan detikcom, Jumat (8/1/2016).

Selain kesepahaman di tingkat aparat, peraturan dan regulasi lingkungan juga semakin kuat. Puncaknya adalah lahirnya UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada 2014. Dalam UU ini, gugatan perdata tidak hanya murni mengandalkan KUHPerdata, tetapi juga menyerap aspirasi gugatan masyarakat, gugatan administrasi dan pidana. 

Di kasus PN Palembang, KLHK tidak menggandeng Jaksa Agung dalam menggugat BMH. Begitu juga dengan menggugat perusahaan pembakar hutan ke PN Jakut dan PN Jaksel. Menggugat seorang diri, KLHK juga memakai pasal uzur warisan Belanda yaitu Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

"Lalu muncullah fenomena putusan seperti di Palembang," ucap Suparto.

Kekalahan ini diminta tidak terulang. Siti diminta menyiapkan strategi lebih baik dengan menggandeng seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi sisa gugatan 10 perusahaan.

"Rezim boleh berganti, tetapi regulasi tetap berjalan," cetus Suparto.

Sementara itu, Menteri Siti Nurbaya mengumpulkan 23 ahli hukum lingkungan untuk mempelajari kasus yang sedang ditanganinya.

"Kami di kementerian sedang menyiapkan bandingnya. Saya besok (hari ini-red) rencananya rapat dengan ahli hukum yang saya undang. Ada 23 ahli hukum lingkungan, hukum administrasi," kata Siti Nurbaya kemarin.
 
Sementara itu, Jaksa Agung Prasetyo menanggapi dingin pihaknya tidak dilibatkan dalam perkara tersebut. Sebab di kasus gugatan PT Kallista Alam, pihaknya dilibatkan dan gugatan dimenangkan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA). Gugatan yang dikabulkan yaitu sebesar Rp 366 miliar di kasus kebakaran hutan di Aceh. Kejagung menunggu salinan putusan dari MA untuk melaksanakan eksekusi tersebut.

"Kejaksaan tidak dilibatkan di situ. Kita enggak tahu nanti apakah akan banding atau kasasi, saya enggak tahu. Tapi yang pasti kejaksaan tidak dilibatkan," ucap Prasetyo. (asp/van)