Yohana: Penyandang Disabilitas yang Ditolak Sekolah Bisa Lapor ke Saya

Wisnu Prasetyo - detikNews
Rabu, 02 Des 2015 11:13 WIB
Foto: wisnu/detikcom
Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Yohana Yembise menerima banyak keluhan dari penyandang disabilitas yang mendapatkan perlakuan diskriminatif. Untuk itu Yohanna meminta penyandang disabilitas yang mendapat diskriminasi di sekolah agar melapor kepada dirinya.

"Saya minta orang tua yang anaknya ditolak oleh pihak sekolah karena menyandang disabilitas untuk lapor ke saya, agar saya bisa langsung menindaklanjuti penolakan tersebut, karena hak penyandang disabilitas itu sama, kita harus take action," kata Yohana saat membuka Dialog Nasional Pembahasan RUU Penyandang Disabilitas dalam Rangka Mendorong Pengesahannya di Sari Pan Pacific Hotel, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (2/12/2015).

Ia mengatakan, masyarakat harus ikut berperan membantu penyandang disabilitas. "Kami sudah berdiskusi dengan para penyandang disabilitas, dan mendengarkan keluhan mereka. Ternyata mereka masih banyak menerima diskriminasi dan itu masih nyata terjadi," ujarnya.

Acara tersebut dihadiri sejumlah anak-anak dan orang dewasa penyandang disabilitas dari berbagai wilayah di Jakarta. Beberapa di antara mereka menggunakan kursi roda dan kruk. Turut hadir pula Ketua Himpunan Penyandang Disabilitas Indonesia Maulani Rotinsulu dan Ketua Komisi VIII DPR Ledya Hanifa.

Yohana mengatakan, dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1997,penyandangdisabilitas memiliki hak dan derajat yang sama dengan manusia normal lainnya.  "Kita harus
Menteri Yohana Yembise, buka dialog Pembahasan Percepatan Pengesahan RUU Penyandang Disabilitas
Di daerah banyak yang tidak tahu tentang undang-undang terkait dengan penyandang disabilitas. Kita harus membuat undang-undang untuk memperhatikan mereka, pendidikan, sekolah. Kalau bisa mereka dijadikan number one," sambung Yohana.

Menurut Yohana, RUU Penyandang Disabilitas harus relevan dengan perkembangan kondisi saat ini. Ia mengingatkan untuk perlu meniru pemberian layanan dan fasilitas penyandang disabilitas seperti di luar negeri.

"Kita harus membuat UU yang relevan dengan keadaan sekarang. Kita harus mencontoh pemberian fasilitas dan pelayanan di luar negeri sejak SD hingga universitas, banyak terdapat fasilitas-fasilitas terhdapat penyandang disabilitas," lanjutnya.

(adit/nrl)