.webp)
Salah satu dukungan datang dari Migrant Care. Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mendorong BNP2TKI terus melakukan upaya secara bertahap agar penempatan calon TKI benar-benar zero cost.
"Kami Migran Care selalu mendukung upaya dan komitmen yang sudah dimulai BNP2TKI yang secara bertahap sudah dimulai oleh Mas Nusron (Kepala BNP2TKI). Sangat mungkin pemerintah menerapkan zero cost, meskipun harus dilakukan secara bertahap," kata Anis Hidayah dalam siaran pers dari BNP2TKI, Senin (9/11/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau biaya training itu di-take over pemerintah, tentu biaya yang dikeluarkan calon TKI bisa ditekan, bahkan bisa zero cost karena melalui BLK yang dikelola pemerintah," ujarnya.
Atau kalaupun training itu sepenuhnya ditangani oleh PPTKIS, maka seharusnya ada patokan angka maksimal sehingga tidak ada yang menjadikan training sebagai komoditas bisnis menjerat TKI.
"Jadi sekalian saja BNP2TKI perang terhadap praktik-praktik yang selama ini menindas TKI. Kita dukung penuh upaya BNP2TKI. Bahwa untuk menciptakan zero cost itu perlu tahapan, tidak masalah. Yang terpenting ada tahapan bahwa Negara hadir, proses yang selama ini menindas TKI dengan proses dan biaya mahal, itu yang harus di-take over," tegas Anis.
Sementara itu, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengungkapkan bahwa salah satu tahapan untuk bisa mewujudkan zero cost untuk penempatan TKI adalah dengan sistem keuangan terpadu. Tahapannya, mereka yang tadinya berangkat ke luar negeri dengan pinjaman rentenir yang bunganya mencekik, kini disediakan KUR yang bunganya lebih ringan.
Kemudian, para calon TKI juga diwajibkan membuka rekening sebelum pemberangkatan, sehingga gajinya nanti langsung masuk ke rekening dengan harapan bisa menekan budaya konsumtif dan membiasakan untuk menjadikan gaji ke hal-hal yang produktif. Dan setelah pulang ke Indonesia lagi, BNP2TKI melakukan pelatihan pemberdayaan TKI purna agar bisa berwirausaha.
Terkait dengan KUR TKI, Nusron menjelaskan BNP2TKI telah menghentikan praktik Koperasi Simpan Pinjam, BPR, dan Bank Umum yang selama ini melayani pembiayaan terhadap dengan beban bunga yang sangat tinggi, yakni 33 persen flat atau setara dengan 64 persen efektif. Sebagai gantinya, pemerintah telah menyiapkan KUR khusus TKI yang penyalurannya melalui lima bank yang telah bersedia, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BII Maybank, dan Sinarmas.
"Mulai 1 November, sudah tidak ada lagi yang namanya koperasi dan BPR yang ngurusi duit TKI. Sebagai gantinya kita menyediakan fasilitas KUR bagi yang membutuhkan. Yang tidak membutuhkan ya tidak perlu pinjam," papar Nusron.
Nusron menjelaskan KUR TKI yang dilaksanakan oleh lima bank tersebut bunganya hanya 12 persen efektif. Dan mudahnya lagi, kreditnya tanpa jaminan.
"KUR tersebut dalam bentuk rupiah, dan kalau ingin dikonversi ke uang asing menggunakan kurs pasar pada hari itu. Bukan kurs yang ditetapkan," ujarnya.
Menurut Nusron, dengan skema ini, bila dibandingkan dengan skema lama, maka lebih efisien sekitar Rp 5 juta hingga Rp 6 juta per orang.
"Bayangkan hanya dengan kredit Rp 17 juta bisa lebih efisien Rp 5-6 juta. Betapa mahal dan mencekiknya selama ini lembaga-lembaga ini terhadap TKI," tegas Ketua Umum GP Ansor ini. (van/tor)
