Pengacara: Kok Gatot Pujo Tiba-tiba Jadi Tersangka Dana Bansos?

Ferdinan - detikNews
Selasa, 03 Nov 2015 10:03 WIB
Foto: Hasan Al Habshy
Jakarta - Pengacara Gubernur nonaktif Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, Yanuar Wasesa, mempertanyakan penanganan perkara dugaan korupsi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang menjerat Gatot sebagai tersangka.

"Penetapan status ini sangat mendadak, setelah beberapa hari lalu ketua tim penyidiknya menyatakan tidak ada kaitan Gatot dengan bansos kok tiba-tiba dengan cepat berubah sekarang sudah jadi tersangka," ujar Yanuar saat dikonfirmasi, Selasa (3/11/2015).

Menurut Yanuar, Gatot sebagai gubernur tidak harus melakukan pengecekan secara detail terhadap para penerima dana hibah dan bansos. Sebab urusan penyaluran dana tersebut biasanya menjadi tugas satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Semua permohonan memang surat ke gubernur tapi tidak langsung ke gubernur tapi diterima SKPD. SKPD itu yang menyalurkan dana karena tidak mungkin gubernur mengecek satu-satu dari ratusan permohonan untuk menerima dana hibah bansos," sambungnya.

Karena itu gubernur sambung Yanuar bisa mendelegasikan tugasnya kepada SKPD di Pemprov Sumut. "Kalau kemudian alasan Kejaksaan Agung menyebut klien saya tidak melakukan verifikasi dengan benar, lalu apa gunanya SKPD? Masa gubernur teknis begitu harus satu per satu dikerjakan sendiri," ujar Yanuar.

Gatot Pujo Nugroho ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2012-2013. Selain Gatot, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut Eddy Sofyan juga  menjadi tersangka.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah mengatakan, Gatot diduga menetapkan para penerima bantuan dana tanpa dilakukan evaluasi terlebih dulu.

"Bahwa Gubernur Sumut non aktif Gatot Pujo Nugroho melakukan perbuatan tidak menunjuk SKPD untuk melakukan evaluasi pada saat proses penganggaran hibah dan bansos TA 2012-2013 dan Gubernur Sumut menerbitkan keputusan tentang penetapan nama-nama penerima hibah dan bansos beserta besarannya yang tidak dilakukan evaluasi oleh SKPD terkait," kata Arminsyah di kantornya, Senin (2/11) malam.

Perbuatan tersebut ditegaskan Arminsyah melanggar Permendagri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Sedangkan Eddy Sofyan  diduga melakukan penyimpangan saat melakukan verifikasi para penerima dana bantuan sehingga dana hibah diterima oleh pihak yang tidak berhak dan merugikan keuangan negara Rp 2.205.000.000.

Dalam kasus ini, tim penyidik sudah memeriksa 274 saksi dan melakukan penyitaan sejumlah dokumen. Diketahui realisasi anggaran dana hibah Pemprov Sumut untuk TA 2013 sebesar Rp 2.037.902.754.481 yang dikelola oleh 17 SKPD dan 5 Biro.

"Khusus untuk SKPD Bakesbangpol dan Linmas TA 2013 mengelola dana hibah sebesar Rp 20.785.000.000 untuk 143 organisasi penerima hibah," sebut Arminsyah. (fdn/mad)