Buka Keran Adili Praperadilan, MA Syaratkan Ada Penyelundupan Hukum

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 25 Okt 2015 16:28 WIB
Foto: Rengga
Jakarta -
Akhirnya Mahkamah Agung (MA) membuka keran mengadili praperadilan lewat panggung peninjauan kembali (PK). Putusan praperadilan tidak lagi final and binding di tingkat pertama.

Sikap ini diketok terhadap perkara Nomor 58 PK/PID/2015 yang diketok pada 21 Oktober 2015. Perkara ini antara Kasubditkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya melawan Ng Thin Po.

"Mengabulkan permohonan pemohon," demikian lansir panitera MA, Minggu (25/10/2015).

Duduk sebagai anggota majelis adalah hakim agung Dudu Duswawa Machmudin dan Margono. Sayang, tidak dijelaskan perkara yang mengantongi surat pengantar Nomor W10.U3.1527.HK.01.VII/2015 itu, mengapa perkara itu diterima, diadili dan dikabulkan permohonannya.

Lantas mengapa PK praperadilan ini dikabulkan dan secara tidak langsung menyatakan MA berwenang mengadili PK praperadilan? Padahal berdasarkan KUHAP, praperadilan tidak bisa diajukan PK, sebab PK hanya dimiliki oleh terpidana atau ahli warisnya. Ternyata berdasarkan Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2014, putusan praperadilan bisa digugat ke MA lewat jalur PK.

"Apakah permohonan PK dapat diajukan terhadap putusan Praperadilan? Peninjauan Kembali terhadap Praperadilan tidak diperbolehkan kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum," demikian rumusan SEMA tersebut.

SEMA ini dibuat berdasarkan Rapat Pleno MA yang diselenggarakan pada tanggal 19-20 Desember 2013 di Pusdiklat MA dan diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti Kamar Pidana. Kesepakatan ini lalu dijadikan SEMA yang ditandatangani pada 28 Maret 2014.

Lantas apa yang dimaksud dengan indikasi penyelundupan hukum? Yaitu praperadilan yang melampaui kewenangannya sesuai pasal 77 KUHAP. Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, kewenangan praperadilan yaitu:

1. sah atau tidaknya penangkapan
2. sah atau tidaknya penahanan
3. sah atau tidaknya penghentian penyidikan
4. sah atau tidaknya penghentian penuntutan
5. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Apakah putusan Nomor 58 PK/PID/2015 ini bisa mengubah peta hukum praperadilan Indonesia, terutama dalam iklim hukum dewasa ini? (asp/erd)