Anggota Komisi III Berharap KPK Ambil Alih Kasus Bansos Sumut dari Kejagung

Hardani Triyoga - detikNews
Sabtu, 24 Okt 2015 10:20 WIB
Foto: dok detikcom
Jakarta - Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penanganan kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. KPK diyakini bisa mengusut tuntas penyimpangan penggunaan dana bansos.

"Dari pernyataan pihak Gatot (Gubernur Sumut), ada keinginan kasus ini diambil KPK. Kita melihat belum ada tersangka yang ditetapkan kejaksaan," ujar Muslim Ayub dalam diskusi dengan tema 'Hukum dan Pertaruhan Politik' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (24/10/2015).

Dari proses penyidikan kasus ini oleh Kejaksaan, menurut Muslim mestinya dilakukan kroscek pada 31 kabupaten/kota yang harus dikroscek. Namun, hingga saat ini baru 15 kabupaten/kota yang ditelisik ada tidaknya penyimpangan.

"Dari 31 kabupaten/kota, baru 15 kabupaten/kota yang disidik kejaksaan. Ini sepertinya kejaksaan sulit memetakan tersangkanya. Dalam undang-undang, hal ini bisa diambil alih oleh KPK kalau pihak kejaksaan lambat dalam penanganan dan penetepannya," tutur politikus PAN itu.

Muslim Ayub berpendapat bila dalam waktu tujuh hari Kejaksaan belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan bansos, maka KPK sewajarnya mengambil alih kasus ini.

Apalagi kasus ini diduga ada kaitannya dengan kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang ditangani KPK.

"Kalau sampai seminggu ini, belum ditetapkan tersangka, KPK layak mengambil alih kasus ini," sebutnya.

KPK menurutnya layak mengambil alih kasus untuk menjaga independensi dalam penanganannya. Sebab ada anggapan Kejaksaan tidak maksimal menangani perkara dengan posisi Jaksa Agung yang berlatar belakang politik.

"Karena ini yang sudah ditetapkan ada senior saya di Komisi III Bang Patrice Rio yang kebetulan Sekjen NasDem dan juga Ketua Majelis Pertimbangan NasDem yaitu OC Kaligis," ujar Muslim Ayub.

(hat/fdn)